Kenaikan Upah Minimum Dianggap Beratkan Pengusaha, Wapres: Masih Bisa Dilakukan Musyawarah

SOLO, KOMPAS.com - Naiknya upah minimum tahun 2023 maksimal 10 persen mendapat sambutan baik dari para buruh.

Di sisi lain, kenaikan maksimal 10 persen sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 dianggap memberatkan pengusaha.

Mengenai hal itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengatakan, jika kenaikan upah minimum tahun 2023 dianggap memberatkan pengusaha akan dimusyawarahkan dengan lembaga kerja sama (LKS) tripartit.

Baca juga: Wapres Minta Polio Segera Diatasi agar Tak Jadi Pandemi

Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

"Karena itu maksimal saya pikir mungkin masih bisa dilakukan musyawarah apa namanya (lembaga) yang sudah ada ya yang tripartit itu," kata Wapres di Solo, Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

Dengan musyawarah, LKS tripartit diharapkan ada solusi yang bisa diterima baik pengusaha maupun para buruh.

"Kita harapkan itu nanti win win solution ketemulah nantinya itu. Tapi yang bagusnya itu karena maksimal. Karena maksimal artinya masih ada pembicaraan-pembicaraan. Jadi fleksibel," jelas Ma'ruf Amin.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Baca juga: Wapres Ajak Baznas Atasi Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

Permenaker ini diteken oleh Menaker Ida Fauziyah pada 16 November 2022. Dengan terbitnya Permenaker tersebut maka kenaikan upah minimum pada tahun depan maksimal sebesar 10 persen.

Dalam Pasal 6 Permenaker 18 Tahun 2022 dijelaskan rumus formula penghitungan Upah Minimum sebagai berikut: UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)).

UM(t+1) adalah Upah Minimum yang akan ditetapkan, UM(t) adalah Upah Minimum Tahun Berjalan, dan Penyesuaian Nilai UM adalah Penyesuaian Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyikapi rencana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak menggunakan formula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.36 tahun 2021 dalam penetapan upah minimum pada 2023.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan bila pemerintah tidak mengacu PP tersebut dalam penetapan upah minimum, maka akan berdampak terhadap investasi hingga meningkatnya angka pengangguran.

"Kami perlu mengingatkan agar pemerintah dapat mengantisipasi apabila pada akhirnya keputusan ini berakibat pada menurunnya investasi, meningkatnya angka pengangguran dan pada akhirnya meningkatkan angka kemiskinan," katanya melalui pernyataan tertulis, Jumat (18/11/2022).

Untuk meningkatkan investasi serta terciptanya lapangan kerja dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi, Apindo meminta kepada pemerintah agar menerapkan kembali aturan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja terkait pengupahan yang diatur dalam PP 36/2021.

"Dunia usaha yang dalam hal ini diwakili oleh Apindo berharap bahwa pelaksanaan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan seluruh aturan turunannya tetap diberlakukan dengan disertai pengawasan yang intensif oleh aparat pemerintah. Hal ini menjadi penting dalam rangka menjaga adanya kepastian hukum," kata Hariyadi.