Ganjar Disebut Jarang Hadir Rapat Paripurna, Sekda Ungkap Penyebab Lamanya Pembahasan RKPD Jateng

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sempat menolak menandatangani Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jateng. Penolakan tersebut dilakukan setelah mengetahui adanya pengajuan penambahan anggaran untuk perjalanan dinas oleh kalangan legislatif sebesar Rp 92 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno mengatakan hal ini yang membuat pembahasan RKPD Jateng menjadi lama. Dia juga membantah bahwa lamanya pembahasan RPD karena ketidakhadiran Ganjar. 

"Pembahasan RKPD Jateng menjadi lama bukan karena ketidakhadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna, melainkan setelah dicermati oleh beliau ada pengajuan penambahan anggaran yang di antaranya untuk perjalanan dinas anggota dewan," katanya, Kamis (3/11/2022), dikutip dari Antara.

Baca juga: Ganjar Disebut Jarang Hadir Rapat Paripurna, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Belum Ditandatangani Selama Sebulan

Sumarno menyebut pengajuan penambahan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Jateng yang diusulkan pada RKPD itu sebanyak 29 kali atau 29 hari tiap bulan.

"Sebulan itu kan cuma 30 hari. Akan tetapi, perjalanan dinasnya saja kok 29 hari. Maka, Pak Gubernur menyoroti ini. 'Apa ini pas, apa ini pantes Mas, tolong dikomunikasikan dengan dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat'," katanya menirukan Ganjar.

Meski memakan waktu lama, dia mengatakan akhirnya RKPD ditandatangani oleh Ganjar. Hal ini dilakukan setelah DPRD Provinsi Jateng bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya.

"Setelah kami komunikasikan, ada pengurangan anggaran Rp 7 miliar, dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya Rp 11 miliar. Kemudian kami alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di Kawasan Borobudur," katanya.

Dia mengatakan Ganjar juga mencermati  bantuan keuangan atau dana aspirasi DPRD Provinsi Jateng yang sebarannya tidak merata. Menurutnya ada dana bantuan keuangan yang mengumpul di satu kabupaten hingga sebesar Rp120 miliar.

"Pak Gubernur minta tolong diratakan lagi dan lebih diprioritaskan di daerah kategori miskin untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan," ujarnya.

Dia kembalimenegaskan bahwa lamanya pembahasan RKPD merupakan bagian upaya mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sehingga APBD Jateng lebih berpihak pada rakyat.

"Sekarang Pak Gubernur sudah menandatangani RKPD, dan ini sudah disampaikan ke DPRD Provinsi Jateng juga. Mulai 4 November, hari Jumat, kami dengan DPRD Provinsi Jateng membahas Rancangan KUA PPAS 2023," katanya.

Baca juga: Baliho Ganjar-Yenny di Gresik Menyalahi Aturan, PSI: Bukan Kami yang Pasang

Menurut dia, seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jateng seharusnya sudah mengetahui dinamika pembahasan tersebut. Pasalnya, dokumen RKPD juga selalu disampaikan ke Banggar sehingga seluruh anggota seharusnya sudah membacanya.

"Kalau mengaku belum tahu, ya, mungkin belum meng-update saja," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai pembahasan APBD sebenarnya tidak molor karena batasnya hingga akhir November ini. 

"Jadi, masih aman. Insyaallah, tidak terlambat," katanya.

Sementara itu, terkait dengan ketidakhadiran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam rapat paripurna yang dipersoalkan anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Benny Karnadi, Sumarno memberikan penjelasan.

Menurutnya, hal itu tidak memiliki pengaruh, sebab Gubernur selalu datang pada sidang paripurna yang sifatnya tidak bisa diwakilkan.

"Yang Pak Gubernur tidak hadir itu karena berhalangan, tetapi tidak banyak. Yang sifatnya harus hadir karena ada persetujuan atau penandatanganan, Pak Gubernur pasti hadir," ujarnya.