Bukan dari Pemerintah, Warga Tahu Lahannya Masuk Wilayah IKN Justru dari Tetangga

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com – Sosialisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, terhadap warga setempat ternyata tidak berjalan dengan baik.

Salah seorang warga Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bernama Suariun (58) mengaku, tak ada seorang pun dari perwakilan pemerintah yang memberitahu bahwa lahannya masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara.

Ia justru mengetahui informasi itu dari tetangga yang lahannya juga masuk ke dalam KIPP.

"Enggak tahu saya (lahan masuk KIPP). Enggak ada yang kasih tahu. RT enggak kasih tahu, Bu Lurah juga enggak," ujar Suariun ketika Tim Kompas.com mendatangi kediamannya, baru-baru ini.

"Saya tahunya malah dari tetangga. Dia ribut-ribut katanya di sini mau untuk IKN. Dia nanya ke saya, Bude tahu enggak di daerah sini mau dimasukin jadi IKN? Enggak tahu, saya bilang," lanjut dia.

Baca juga: Warga IKN Minta Kompensasi Menguntungkan: Bila Tidak, Saya Akan Bertahan!

Atas kabar tersebut, Suariun yang sehari-hari menjaga kios kecil di depan rumahnya bertanya ke Ketua RT.

Dari Ketua RT lah Suariun mendapatkan kepastian bahwa lahan miliknya masuk ke dalam KIPP Ibu Kota Nusantara. Suariun cukup terkejut dengan kabar itu.

"Ya jujur saja kaget. Karena dulu pernah ada berita bahwa pembangunan IKN di Kaltim enggak ganggu warga, tapi ternyata kena. Ya kagetlah," ujar Suariun.

Sontak, kekhawatiran melanda Suariun. Ia takut pembangunan IKN bakal membuat hidupnya susah di masa mendatang.

Apalagi, rumah tempat ia bernaung saat ini nyaris rampung seratus persen. Ia sangat menyayangkan bila akhirnya terpaksa meninggalkan rumah yang dibangunnya perlahan-lahan sejak 2011 itu. 

"Sudah lama kepingin punya rumah. Baru ini. Ini pun belum jadi sempurna, tapi sudah senang tinggal di sini. Nah, kalau ada IKN, mau enggak mau kita (pergi) ya," ujar Suariun.

Saat ditanya setuju atau tidak Suariun dengan pembangunan IKN, ia tak bisa memilih jawabannya.

"Kalau mau dibilang enggak setuju, tapi ini pemerintah, ya kan? Jadi, ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Pasrah juga enggak. Enggak taulah, enggak bisa ngomong aku," ujar Suariun.

Di tengah ketidakberdayaan terhadap keadaan itu, Suariun hanya bisa berharap pembangunan IKN tidak justru menyulitkan kehidupannya.

Diketahui, wilayah Ibu Kota Nusantara ditetapkan terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Pertama, yakni KIPP seluas 6.671 hektare. Kedua, zona dua kawasan IKN seluas 56.180 hektare. Ketiga, kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektare.

Untuk pembangunan tahap pertama periode 2022-2024, pembangunan akan menyasar KIPP terlebih dahulu.

Di dalam KIPP sendiri, terdapat area permukiman yang terdiri dari dua desa, yakni Kelurahan Pemaluan dan Desa Bumi Harapan.

Meski demikian, tidak seluruh permukiman di dua desa itu masuk ke dalam KIPP. Hanya sekitar 60 hingga 70 persen daja dari dua desa itu yang masuk ke dalam KIPP. Selebihnya masuk ke zona dua IKN.