Sapi Terjangkit PMK di Lampung Bertambah 36 Ekor, 1 Hewan Ternak Mati

LAMPUNG, KOMPAS.com - Hewan ternak jenis sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK) di Provinsi Lampung bertambah 36 ekor.

Adapun satu ternak di antaranya mati akibat virus PMK tersebut.

Dengan demikian, total sapi di Provinsi Lampung yang terkonfirmasi PMK berjumlah 47 ekor.

Baca juga: 11 Ekor Sapi di Lampung Terjangkit PMK, Pemprov Lampung Bentuk Unit Khusus

Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Kusnardi membenarkan terjadi penambahan sapi yang terkonfirmasi terjangkit PMK.

"Sebelumnya sudah ada 11 ekor sapi yang dinyatakan terkonfirmasi PMK ini," kata Kusnardi usai rapat koordinasi penanggulangan PMK di Ruang Abung, Pemprov Lampung, Kamis (19/5/2022).

Kusnardi mengatakan, sapi yang terjangkit PMK ini berasal dari tiga daerah di Provinsi Lampung, yakni di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang.

Baca juga: 11 Sapi di Lampung Positif PMK, Disnakeswan Telusuri Asal Penyakit

"Satu sapi mati akibat penyakit PMK ini," kata Kusnardi.

Berdasarkan data terkini, dari 47 ekor sapi yang terjangkit tersebut, sebanyak 22 ekor sudah dinyatakan sembuh.

Terkait kecemasan peternak terkait harga yang jatuh pada sapi yang telah sembuh, Kusnardi mengimbau pemerintah daerah (pemda) membeli sapi itu dari peternak.

"Jadi (sapi) yang sudah sembuh dibeli sama pemda, tidak dijual kemana-mana, nanti harganya murah, kasihan peternak," kata Kusnardi.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Lampung telah mengeluarkan surat edaran Nomor 045.2/1654/V.23/2022 tentang penanggulangan PMK.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Gubernur Lampung Arinal Djunaidi itu, pemprov tidak merekomendasikan pemasukan hewan atau bahan asal hewan yang datang dari daerah wabah.

Pemprov juga tidak merekomendasikan dengan tidak menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) ataupun sertifikat veteriner untuk hewan ternak dari luar provinsi.

Kemudian, Balai Karantina Pertanian Bandar Lampung untuk tidak melalulintaskan hewan ternak dari luar provinsi yang tidak dilengkapi dokumen rekomendasi teknis dari kota atau kabupaten tujuan.