Wagub Kaltim soal Urunan Warga untuk IKN: Beli Minyak Goreng Saja Susah

BALIKPAPAN, KOMPAS.com- Baru-baru ini tercetus wacana pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan metode patungan atau urunan masyarakat.

Pernyataan yang dilayangkan Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono ini pun menuai pro kontra di masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi turut mempertanyakan pernyataan wacana urunan pembiayaan pembangunan IKN dari masyarakat.

Sebab, menurut Hadi, perihal pembangunan IKN merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.

"Setahu saya dulu pusat yang membiayai, mungkin kalau ada yang kurang-kurang tetap urusan pusat," ujarnya ditemui di Hotel Grand Senyiur pada Selasa (29/3/2022) saat menghadiri kegiatan pengukuhan Hebitren Kaltim.

Baca juga: Ini Penyebab Sayembara Kawasan dan Gedung IKN Nusantara Baru Terlaksana

Hadi mengungkapkan bahwa ekonomi masyarakat khususnya di Kaltim tentu tidak memungkinkan untuk turut campur tangan dalam pembiayaan pembangunan IKN.

Apalagi selama pandemi, ekonomi masyarakat maupun pengusaha menurun drastis.

Bahkan APBD di beberapa daerah juga terdampak dari wabah Covid-19. Sehingga wacana urunan itu terbilang aneh baginya.

"Masyarakat disuruh beli minyak goreng aja susah, apalagi disuruh mendanai IKN. Masyarakat kan terbatas dananya," ungkapnya.

Baca juga: Harga Minyak Goreng 1 Liter di Lokasi IKN Tembus Rp 45.000

Namun Hadi berusaha berpikir positif terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh Bambang Susantono, bahwa yang dimaksud masyarakat adalah perusahaan besar.

Tentu jika demikian, Hadi juga berharap perusahaan besar yang ada di Indonesia mapun di Kaltim juga turut membantu dalam pembangunan IKN tersebut.

"Masyarakat dalam tanda kutip yang dimaksud mungkin perusahaan besar. Perusahaan besar itu yang kita harap membantu. Yang dimaksud masyarakat ini adalah perusahaan, bukan masyarakat kecil," pungkasnya.