Tak Kantongi Izin, Demo Mahasiswa Tolak Pemekaran Papua di Sejumlah Titik Dibubarkan Polisi

 JAYAPURA, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa melakukan unjuk rasa penolakan rencana pemekaran provinsi baru di enam titik yang tersebar di Distrik Abepura dan Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022).

Aparat keamanan terpaksa membubarkan paksa hingga melepaskan gas air mata kepada para pengunjuk rasa di Perumnas 2 Distrik Heram dan belakang RSUD Abepura.

Sementara pedemo yang berada di Universitas Cenderawasih Abepura diberikan waktu melakukan orasi dan sempat ditemui oleh Anggota DPR Papua Jhon Gobai dan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa di Jayapura Gelar Demo Tolak Pemekaran Daerah di Papua

Massa yang berjumlah puluhan orang itu melakukan orasi di bawah guyuran hujan dan dengan pengawalan aparat keamanan.

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Gustav Urbinas menyatakan, kepolisian tidak memberikan izin untuk aksi mahasiswa yang hendak long march ke pusat kota.

Untuk itu, pembubaran paksa dilakukan terhadap massa yang memaksa berdemo.

"Untuk unjuk rasa hari ini secara umum situasi kondusif, kami tidak izinkan ada long march dan pengumpulan massa yang cukup besar menuju ke Kota Jayapura atau DPR Papua karena menciptakan potensi kerawanan," ujar Gustav di Jayapura, Selasa.

Total ada 842 personel kepolisian yang diturunkan untuk mengamankan situasi karena isu tentang rencana mahasiswa melakukan long march ke kota telah menyebar melalui media sosial dan membuat masyarakat resah.

Akibatnya, pertokoan di kawasan Abepura dan Heram banyak yang tutup hingga Selasa siang.

Baca juga: Seret Korban ke Semak-semak, Pelaku Percobaan Pemerkosaan di Jayapura Ditangkap Polisi

Satu polisi luka

Menurut Gustav, massa yang dibubarkan paksa di Perumnas 2 melakukan aksi anarkis dengan menyerang kendaraan polisi yang membawa logistik makanan dan menganiaya anggota kepolisian.

"Pembubaran di Perumnas 2 tadi, massa yang ingin pulang ke Perumnas 3 mengeroyok anggota kami dan merusak kendaraannya, satu anggota luka-luka. Ini akan jadi laporan polisi dan siapa pun yang terlibat akan saya tangkap," kata dia.

Gustav menegaskan ia tidak akan pernah memberikan izin kepada pihak mana pun yang ingin melakukan aksi long march karena masyarakat Kota Jayapura masih memiliki trauma tentang kerusuhan 2019.

"Ini jadi pelajaran, tidak akan ada aksi lagi di Kota Jayapura, apa yang saya khawatirkan terjadi, meskipun (massa) banyak yang dewasa tapi ada satu-dua yang anarkis," kata Gustav.