Fakta Menarik Paser, Kabupaten Penyangga Ibu Kota Nusantara yang 4 Persen Penduduknya Menganggur

KOMPAS.com - Kabupaten Paser yang berada di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara.

Hal itu lantaran posisi Kabupaten Paser yang berbatasan langsung dengan Penajam Paser Utara yang merupakan lokasi tempat Ibu Kota Nusantara berada.

Kabupaten Paser berada di posisi 45'18,37" - 20 27'20,82" LS dan 1150 36'14,5" -1660 57'35,03" BT.

Kabupaten yang beribu kota di Tana Paser ini berada di ketinggian sekitar 0-500 meter di atas permukaan laut.

Baca juga: 7 Fakta Menarik Kalimantan Timur, Provinsi Ibu Kota Baru Nusantara, yang Dihuni 6 Persen Lansia

Berikut 7 fakta menarik tentang Kabupaten Paser yang harus diketahui:

1. Penguasa Pertamanya Seorang Wanita

Sejarah Kabupaten Paser berawal dari Kerajaan Sadurengas yang kemudian berubah nama menjadi Kesultanan Pasir.

Kerajaan ini didirikan pada tahun 1516 Masehi, dengan seorang wanita bernama Putri Di Dalam Petung sebagai penguasa pertama atau Ratu I.

Wilayah Kerajaan Sadurengas atau Kesultanan Pasir ini meliputi seluruh Kabupaten Pasersekarang, ditambah Penajam Paser Utara dan sebagian Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 1523, Putri Di Dalam Petung menikah dengan Abu Mansyur Indra Jaya, seorang pendakwah Islam dari Kerajaan Demak.

Pernikahan ini menghasilkan empat orang anak, yaitu Aji Mas Pati Indra, Aji putri Mitir, Aji Mas Anom Indra dan Aji Putri Ratna Beranak.

Baca juga: 10 Provinsi Terluas di Indonesia, Ada Provinsi Tempat Ibu Kota Baru Nusantara

2. Direbut Belanda Tahun 1906

Kolonial Belanda masuk dan merebut wilayah Paser pada tahun 1906.

Saat itu, Kesultanan Paser dipimpin oleh Sultan Ibrahim Khaliluddin atau Pangeran Mangku Jaya Kesuma yang sekaligus menjadi sultan terakhir.

Pada periode 1906-1918, rakyat Paser berjuang melawan dan mengusir penjajahan Belanda.

Sejak kesultanan runtuh hingga tahun 1959, wilayah Paser berstatus sebagai kawedanan di bawah Provinsi Kalimantan Timur.

Baru pada tanggal 29 Desember 1959, wilayah ini diresmikan menjadi daerah otonom yang meliputi 9 kecamatan dan 91 desa saat itu.