Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lahan Belum Diganti, Warga Terdampak Tol Cisumdawu Panik Lihat Kedatangan Alat Berat

Kompas.com - 29/05/2021, 17:09 WIB
Aam Aminullah,
Abba Gabrillin

Tim Redaksi

SUMEDANG, KOMPAS.com - Warga terdampak pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, panik melihat kedatangan empat alat berat pada Jumat (28/5/2021) malam.

Warga panik karena hingga saat ini hak atas tanah dan bangunan yang terdampak Tol Cisumdawu di fase 5 mencakup Legok, Conggeang hingga Kecamatan Ujungjaya, belum dibayar oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau juru bayar tol.

Pada Sabtu (29/5/2021) pagi, warga bersiaga di lokasi untuk menahan agar alat berat tersebut tidak beroperasi sebelum mereka menerima pembayaran atas hak bidang tanah dan bangunan yang mereka miliki.

Baca juga: Viral, Video Bugil di Tasikmalaya, Pelaku Diduga Masih SMP

Tokoh masyarakat Kecamatan Conggeang, Ermi Triaji mengatakan, dari 349 bidang yang ada di wilayah Kecamatan Conggeang, sampai saat ini baru 86 bidang yang sudah selesai pelepasan hak (PH).

"Kami jelas panik, karena LMAN sebagai juru bayar belum membayarkan hak atas bidang tanah atau bangunan yang terdampak Tol Cisumdawu. Dari total 349 bidang, baru 86 yang PH. Ini belum setengahnya yang dibayar, tapi pihak tol sudah mau meratakan lahan kami," ujar Ermi kepada Kompas.com, Sabtu.

Baca juga: Pemkot Yogya Tutup Sementara 3 Warung Pecel Lele yang Diduga Patok Harga Mahal

Ermi menuturkan, dalam hal ini warga tidak menuntut berlebihan kepada pemerintah.

Warga juga tidak akan menuntut hak lebih selain dari hak atas bidang tanah atau bangunan yang harus dibayar oleh pemerintah.

"Jangan bikin kami panik juga dengan mendatangkan alat berat seperti sekarang. Kami tidak akan muluk. Segera bayarkan hak kami, setelah itu silakan bila ingin memulai proses perataan lahan," tutur Ermi.

Ermi menyebutkan, pihak tol diharapkan tidak melakukan pergerakan alat berat sebelum semua uang ganti rugi atas bidang tanah dan bangunan yang menjadi hak warga dibayar.

"Kami juga berharap agar pemerintah menyegerakan proses PH untuk area permukiman dan pihak Satker jangan mengabaikan kondisi psikis dengan melambatnya proses pembayaran uang ganti rugi dan malah menurunkan alat berat," sebut Ermi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Karang Taruna Desa Cibeureunyeuh, Kecamatan Conggeang, Ujang Erlan Syamsudin.

"Dengan kedatangan empat backhoe ini, dari malam kami panik, karena masih banyak warga terdampak yang belum menerima haknya," ujar Ujang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com