Antrean Tamu Menumpuk Saat Resepsi Pernikahan Putri Wagub Kaltim Dinilai Langgar Prokes

SAMARINDA, KOMPAS.com - Antrean tamu undangan saat acara resepsi pernikahan putri Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Hadi Mulyadi dinilai melanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Selain tanpa jarak satu meter, antrean tamu yang panjang juga menyebabkan tumpukan massa di areal ballroom salah satu hotel berbintang di Samarinda, Kaltim, Rabu (26/5/2021) siang.

Di lokasi ini, Khaulah Karimah, putri Wagub Kaltim bersama pasangannya Fendi melangsungkan acara resepsi pernikahan.

Jumlah tamu undangan diestimasi mencapai 2.000 orang.

Meski panitia sudah membuat skenario kehadiran tamu dalam tiga sesi yakni pukul 10.00 sampai 12.00 Wita, 12.00 sampai 14.00 Wita, dan 14.00 sampai 16.00 Wita, namun kerumunan massa tak terhindarkan.

Baca juga: Dari Resepsi Pernikahan Putri Wagub Kaltim, Tamu Undangan Antre hingga Karangan Bunga dari Anies

Tamu mulai menumpuk ketika memasuki sesi akhir, saat undangan non-VIP mulai berdatangan.

Antrean terbentuk saat tamu awal datang menuju meja registrasi hingga saat memasuki ruang acara.

Menuju dua meja registrasi yang terletak di depan ballroom, para tamu sudah mengantre memanjang dari tangga naik ballroom.

Sementara, di sisi teras antrean juga memanjang menuju pintu masuk setelah tamu melakukan registrasi.

Antrean ini membentuk dua barisan memutar dari samping kiri teras menuju pintu masuk depan ballroom.

Dua titik antrean dipastikan jarak kurang dari satu meter. Antarsatu sama yang lain saling berdempetan membentuk kerumunan.

Baca juga: Wagub Kaltim Gelar Pesta Pernikahan Putrinya, 2.000 Tamu Bakal Hadir, Diklaim Prokes Ketat

Menanggapi soal itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim Nataniel Tandirogang mengatakan, setiap kerumunan dengan jarak kurang dari satu meter maka dipastikan melanggar prokes Covid-19.

"Dan setiap ada pelanggaran prokes (protokol kesehatan) maka di situ ada potensi terjadi penularan," kata Natan saat dihubungi Kompas.com terpisah.

"Saya kira kalau memang ada pelanggaran prokes saat resepsi, maka kewajiban Pak Wagub untuk memberi penjelasan kepada masyarakat," sambung Natan.

Kepala Biro Humas Setprov Kaltim HM Syafranuddin tak mengelak kepadatan itu.