Gubernur Banten Laporkan Dugaan Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Ponpes

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan adanya dugaan pemotongan dana bantuan untuk pondok pesantren (ponpes) ke Kejaksaan Tinggi Banten.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2020, Pemprov Banten mengalokasikan bantuan  sebesar Rp 117 miliar bagi sebanyak 4.042 ponpes se-Banten.

"Yang melaporkan ke Kejati itu saya. Begitu banyak informasi tentang pemotongan, yang motong itu bukan ASN (aparatur sipil negara), pejabat, bukan. Tanya kejaksaan, yang melaporkan itu saya," kata Wahidin kepada wartawan di rumah dinasnya, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Menolak Vaksin hingga Bawa Paksa Jenazah Covid-19 di Sumsel Terancam Denda Maksimal Rp 5 Juta

Menurut Wahidin, laporan dugaan kasus pemotongan anggaran itu sebagai bukti komitmennya untuk membersihkan korupsi di Banten.

"Supaya jangan sampai ada orang-orang yang memanfaatkan. Walau belum tahu berapa (yang diduga dipotong). Ini masih dalam proses penyelidikan, belum sampai ke penyidikan," ujar Wahidin.

Baca juga: Gubernur Banten Minta Pengusaha Bayar Penuh THR, Ini Alasannya

Wahidin mengaku sering meminta bantuan aparat penegak hukum dalam setiap mengambil sebuah kebijakan.

Mantan Wali Kota Tangerang itu memberi contoh, saat ia meminta pandangan hukum terkait rencana penambahan penyertaan modal terhadap Bank Banten ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Waktu Bank Banten saya yang menghadap ke Ketua KPK. Begitu juga ketika mau memberikan penyertaan modal, saya lapor juga, boleh apa enggak? Saya minta pertimbangan hukum, itu gaya saya, itu sifat saya," ujar Wahidin. 

Wahidin menjamin, tidak akan memberikan bantuan hukum apabila sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh penyidik.

"Saya enggak akan bela," kata Wahidin.

Baca juga: Dana Bantuan Ponpes Rp 117 M Dikorupsi, Kejati Banten Tetapkan Satu Tersangka