Pekan Depan, Jokowi Dijadwalkan Meresmikan Terminal Bandara Kuabang Kao

TERNATE, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara pada 24 Maret 2021.

Rencananya ada dua agenda Presiden Jokowi selama di Maluku Utara.

Pertama meresmikan Terminal Bandara Kuabang Kao di Kabupaten Halmahera Utara, serta vaksinasi massal Covid-19.

Terkait itu, segala persiapan telah dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan menggelar rapat bersama dengan instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Perlunya Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

“Setidaknya ada beberapa kesepakatan terkait kesiapan di bandara, di mana menurut kepala Bandara Kuabang Kao bahwa semua teknis penyelenggaraan acara peresmian menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun pihak Bandara meminta agar Pemda Provinsi dan Pemda Halmahera Utara dapat memberikan dukungan teknis terkait penataan acara,” kata Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/3/20210.

Selain itu, Kepala Bandara Sultan Babullah Ternate juga telah menyiapkan Bandara Babullah sebagai bandara alternatif dalam mendukung kunjungan Presiden Jokowi pada 24 Maret 2021.

Pengamanan juga telah disiapkan oleh aparat TNI dan Polri sesuai prosedur untuk pejabat negara.

“Pihak Korem, Polda maupun Danlanud dan BIN Malut akan menggelar rapat teknis untuk mengantisipasi kemungkinan lain selama kunjungan presiden RI,” ujar Samsuddin.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 20 Maret 2021

Kemudian, untuk pelaksanaan pencanangan vaksin massal di Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Kesehatan Halmahera Utara telah menyiapkan 100 orang peserta yang siap divaksin dan dilakukan oleh tiga tim vaksinator yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Kao.

Samsuddin menegaskan bahwa segala bentuk sarana pendukung seperti kesiapan fasilitas bandara, akses jalan ke bandara, kendaraan tamu, bahkan tamu undangan akan diatur dengan maksimal oleh Pemda Halmahera Utara dan didukung Pemprov Maluku.