Setelah Ribuan Pendukung Buat Petisi, Giliran Massa Kontra Minta Bupati Dieksekusi

PADANG, KOMPAS.com - Situasi di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, memanas. Setelah ribuan massa pendukung Bupati Rusma Yul Anwar membuat petisi ke Kejari agar Rusma tidak dieksekusi, sekarang giliran massa kontra yang menggelar aksi.

Sekitar seratus orang yang menamakan dirinya Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejari Painan, Pesisir Selatan, Jumat (19/3/2021).

Mereka menuntut agar Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar yang berstatus terpidana segera dieksekusi jika jaksa telah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang memvonis Rusma dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

"Hari ini kita minta Kejari Painan bebas intervensi. Menjalankan netralitasnya sebagai penegak hukum," kata koordinator aksi, Hamzah Jamaris saat berorasi.

Baca juga: Ribuan Warga Pesisir Selatan Buat Petisi, Minta Bupati Rusma Tak Dieksekusi dalam Kasus Hukum

Hamzah juga meminta Kejari sebagai eksekutor tidak ragu menjalankan tugasnya mengeksekusi bupati jika salinan putusan MA sudah keluar.

Menurut Hamzah, masyarakat Pesisir Selatan harusnya tidak terpecah belah karena Pilkada 2020 telah usai.

"Pilkada sudah usai. Yang kita minta penegakkan supremasi hukum agar pembangunan Pesisir Selatan tidak terhambat," kata Hamzah.

Saat ini kata Hamzah, dengan status bupati sebagai terpidana membuat pembangunan di Pesisir Selatan terhambat.

"Secara pemerintahan, bupati yang berstatus terpidana tidak bisa berbuat apa-apa. Pembangunan tidak bisa berjalan," jelas Hamzah.

Sebelumnya diberitakan, ribuan warga yang tergabung dalam kelompok menyelamatkan Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaksanakan aksi long march mengantarkan Petisi ke Kejari Painan.

Mereka meminta agar Bupati Rusma Yul Anwar yang terpilih dalam Pilkada 2020 lalu tidak dieksekusi karena tersangkut kasus hukum.

Sementara Kajari Painan Donna Rumiris Sitorus mengatakan petisi itu akan jadi pertimbangan terhadap suatu putusan.

"Kami akan koordinasikan pada pimpinan yang lebih tinggi. Itu sampai ke Kejaksaan Agung," kata Donna.

Donna menyebutkan hal itu menyangkut kepala daerah sehingga pihaknya tentu harus lebih berhati-hati dalam setiap mengambil keputusan.

"Kita mengapresiasi aksi yang dilakukan masyarakat untuk Pessel yang lebih baik. Kami menerima dan berterima kasih atas petisi yang disampaikan masyarakat Pesisir Selatan," kata Donna.