Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekonstruksi Kasus Hakim Bandung Juga Berlangsung di Rumah Karaoke

Kompas.com - 04/07/2013, 18:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rekonstruksi atau reka ulang kasus dugaan suap kepada hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, Kamis (4/7/2013), berlangsung di sejumlah tempat. Salah satu tempat tersebut adalah rumah karaoke bernama Venetian Karaoke di Jalan Pasirkaliki, Bandung, Jawa Barat. Rekonstruksi di rumah karaoke ini melibatkan dua tersangka, yakni Hakim Setyabudi dan Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengungkapkan, rekonstruksi dilakukan di Venetian Karaoke karena kemungkinan terjadi pertemuan di tempat itu. Saat ditanya mengenai dugaan adanya pemberian dari Toto kepada Hakim Setyabudi dalam bentuk jasa hiburan malam, Johan mengaku belum tahu. "Belum sampai ke situ," ujarnya.

Selain di rumah karaoke, rekonstruksi digelar di Hotel Topas, Money Changer Dollarindo, serta di sebuah vila di kawasan Ujung Berung, Bandung. Rekonstruksi juga dilakukan di kediaman Wali Kota Bandung Dada Rosada di Jalan Tirtasari II No 12 RT 12 RW 09, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari; di kantor Dada di Pemerintah Kota Bandung; dan di rumah mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Sareh Wiyono.

Menurut Johan, rekonstruksi yang dilakukan mulai Rabu (4/7/2013) tersebut kemungkinan akan selesai pada hari ini. "Apabila hari ini menurut penyidik belum selesai, akan dilakukan besok. Kalau cukup hari ini, ya selesai hari ini. Saya belum dapat info lebih lanjut," kata Johan.

Dalam kasus dugaan penyuapan kepada Hakim Setyabudi, KPK mulanya menetapkan empat tersangka. Keempatnya adalah Toto, Setyabudi, Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto, dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat.

Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan Dada dan mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bandung Edi Siswadi sebagai tersangka. Pemberian suap kepada Hakim Setyabudi ini diduga berkaitan dengan perkara korupsi bantuan sosial Pemkot Bandung yang ditangani PN Bandung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

    Nasional
    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

    Nasional
    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

    Nasional
    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

    Nasional
    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

    Nasional
    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

    Nasional
    Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

    Nasional
    'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

    "Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

    Nasional
    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com