Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Segera Panggil Panglima TNI

Kompas.com - 08/03/2013, 21:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, untuk meminta keterangan soal penyerangan Markas Polres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Pemanggilan juga dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang mencegah insiden serupa terus terjadi.

"Komisi I DPR RI akan segera memanggil Panglima TNI. Kami akan mengusulkan untuk segera dilaksanakan rapat gabungan TNI dan Polri," kata anggota Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Jumat (8/3/2013). Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu mengatakan, akar masalah bentrokan anggota TNI dan Polri tak lain adalah kesenjangan antara keduanya.

"Sejak berpisah, masing-masing memperlihatkan ego sektoral. Siapa yang lebih superior dann inferior," kata Nurhayati. Menurut dia sudah harus dipikirkan masalah kesetaraan kesejahteraan agar insiden serupa tak terus berulang. Dia mengatakan insiden antara TNI dan Polri bukan baru pertama kali ini terjadi. 

"Yang harus diselesaikan bukan hanya mencari siapa pelakunya, tapi juga akar pemasalahannya," tegas Nurhayati. Apalagi kejadian seperti ini sangat tak layak sampai ke publik. Tidak ada juga, ujar dia, pembenaran atas aksi anarkis.

Seperti diberitakan, Mapolres OKU dibakar oleh puluhan anggota TNI Yon Armed, Kamis (7/3/2013). Peristiwa diduga dipicu ketidakpuasan para tentara atas penjelasan polisi, terkait penembakan anggota TNI oleh polisi karena dianggap melanggar lalu lintas. Akibat pembakaran dan penyerangan ini, empat polisi dan satu warga sipil terluka cukup serius akibat tusukan senjata tajam. Kapolres OKU, Komisaris Polisi Ridwan menjadi salah satu korban, dan kondisinya kritis. (Maryati)

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Polres OKU Dibakar TNI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com