Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri: Seleksi Siswa Baru Akpol Tak Dipungut Biaya

Kompas.com - 11/06/2012, 16:37 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Mochammad Taufik menyatakan tak ada pungutan biaya apa pun dalam seleksi penerimaan siswa baru di akademi kepolisian (akpol). "Dalam tahap seleksi, kepolisian mementingkan kemampuan fisik dan kemampuan akademis calon siswa, bukan dengan imbalan tertentu," ungkapnya.

Hal tersebut disampaikan menyusul beberapa kasus penipuan oleh calo dalam tahap seleksi di akpol. Taufik juga mengharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dengan modus penipuan.

"Tidak dipungut biaya satu sen pun. Jangan sampai ada korban lagi yang melalui tipu daya seolah-olah bisa meloloskan calon peserta, padahal tidak. Dari bagian SDM Kepolisian biasanya sudah menjelaskan kepada orangtua atau peserta bahwa tidak ada pungutan biaya dalam tahap seleksi," ungkap Taufik di Kantor Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/6/2012).

Taufik juga mengimbau agar masyarakat melapor kepada polisi jika ada calo-calo yang mencatut nama pejabat Polri tertentu untuk meminta pungutan biaya seleksi akpol.

Ia mencontohkan lima calo asal Cianjur yang mencatut nama Kepala Biro SDM Polda Bengkulu untuk menipu seorang calon siswa baru dari Bengkulu. Aksi ini bahkan mereka lakukan hanya dengan menelepon korban yang ingin masuk Akpol Bengkulu.

"Pelaku biasanya mengatakan bisa membantu, menjamin kelulusan anak calon peserta taruna akpol, padahal tidak. Hanya minta uang dari korban. Mereka biasanya catut nama pejabat Polri yang mereka lihat namanya sering muncul di media massa," tandas Taufik.

Sebelumnya, kasus penipuan dalam seleksi siswa baru akpol ini juga terjadi di Jakarta. Seorang perempuan berinisial YH alias LL (27), dengan mengaku sebagai anak jenderal polisi dan keponakan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna, menipu orangtua calon siswa akpol.

YH menjanjikan anak dari BSH bisa lolos seleksi masuk akpol. Dengan selembar kertas perjanjian yang mengatasnamakan Wakapolri, ia berusaha meyakinkan BSH mengenai hal tersebut. Terungkapnya kasus itu berawal saat BSH yang tinggal di sebuah rumah susun di Kemayoran mengirimkan surat ucapan terima kasih dan sebuah bingkisan kepada Wakapolri karena menganggap anaknya telah mendapatkan dukungan.

Ia datang langsung ke Mabes Polri dengan membawa sejumlah buah tangan untuk Wakapolri. Tentu saja hal tersebut membuat kaget Nanan karena merasa tidak pernah mengeluarkan apa pun dan tidak mengetahui persoalan. Dari situlah diketahui bahwa nama Nanan dicatut, dan YH bukan keponakannya. Kasus penipuan YH saat ini ditangani di Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com