Masih Banyak Gunakan Teknologi Asing

BANDUNG, KOMPAS.com — Teknologi hasil penelitian bangsa sendiri belum banyak dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Sebaliknya, banyak teknologi asing yang digunakan walaupun secara kualitas tidak semuanya lebih unggul.

Keprihatinan itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dalam kolokium hasil litbang bidang permukiman di Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Kementerian PU di Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/5/2011). Karena itu, Kementerian PU tidak pernah bosan mengajak semua pihak untuk menghargai hasil karya bangsa sendiri dengan memanfaatkan teknologi hasil karya bangsa sendiri dalam pembangunan infrastruktur PU dan permukiman.

Sebaliknya, kepada para peneliti dan perekayasa, PU juga mendorong agar terus berinovasi dan meningkatkan daya saing (competitiveness) dari teknologi yang dikembangkan untuk infrastruktur PU dan permukiman. Keberhasilan daya saing dari inovasi teknologi secara sederhana dapat diukur bilamana produk tersebut lebih andal, lebih murah, dan lebih cepat.

Sementara itu, dalam pemaparan Ekspektasi terhadap Hasil Litbang Permukiman mengemuka bahwa para penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman lebih mengutamakan bahan bangunan berkualitas rendah karena harganya murah. Bangunan-bangunan publik yang dikerjakan oleh rekanan kualitasnya lebih buruk dibandingkan dengan yang dikerjakan oleh masyarakat secara bergotong royong.

Pemapar dalam acara itu adalah Direktur Bina Program Ditjen Cipta Karya Antonius Budiono, Asisten Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Muhammad Dimyati, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia Eddy Ganefo, Wali Kota Pekalongan HM Basyir Ahmad, dan Kepala Puslitbang Permukiman Kementerian PU Anita Firmanti.

Anita mencontohkan, harga batako hasil penelitian Puslitbang Permukiman Rp 2.000, yang kekuatannya 100 kg per meter persegi. Namun, para pelaksana lebih banyak menggunakan bahan sejenis yang harganya di pasaran Rp 1.500. Padahal, kekuatannya hanya 25 kg per meter persegi. Peran Litbang Pemukiman merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional.

Tertinggal

Wali Kota Pekalongan HM Basyir Ahmad menuturkan pengalamannya, pembangunan infrastruktur yang diserahkan kepada rekanan kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya, anggaran proyek Rp 100 juta, ketika diteliti, ternyata yang digunakan hanya Rp 50 juta. "Namanya juga rekanan, memang enak bermitra, tetapi pelaksanaannya memprihatinkan," ujarnya.

Lain halnya kalau pembangunan infrastruktur itu diserahkan langsung kepada masyarakat. Dengan anggaran Rp 100 juta, nilai proyek bisa menjadi Rp 150 juta karena warga masyarakat ikut bekerja secara gotong-royong. Mereka terlibat langsung karena merasa bahwa proyek itu bermafaat bagi mereka sendiri.

Menurut Djoko, sekarang bangsa ini dihadapkan pada era persaingan global, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan yang menuntut untuk terus meningkatkan daya saing nasional, termasuk di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman. Akan tetapi, kondisi infrastruktur Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN.

Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan pembangunan jalan, sistem transportasi, sistem pengairan, rumah murah, dan infrastruktur lainnya sebagai upaya meningkatkan daya saing nasional, dengan melibatkan peran serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia.

Terkait litbang, pemerintah bertugas mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (PKP), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian atau badan penyelenggaran PKP. Selain itu, berwenang menggoordinasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan dan pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal.