MANOKWARI, KOMPAS.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Manokwari diwarnai aksi protes.
Puluhan orangtua siswa di Manokwari, Papua Barat, selama dua hari mendatangi kantor Dinas Pendidikan di Ruko Jalan Trikora Sowi Distrik Manokwari Selatan, pada Jumat (5/7/2024) pagi.
Mereka kembali berkumpul di depan kantor dinas dan menuntut agar sistem penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Manokwari dilakukan audit.
Baca juga: Disdikpora DIY Bakal Evaluasi Temuan ORI Soal Dugaan Kecurangan PPDB di Yogyakarta
Selain itu, para orangtua menyesalkan sikap pemerintah daerah dan dinas terkait yang cenderung tidak memberikan solusi terhadap persoalan penerimaan siswa baru sehingga hal ini terus terjadi dari tahun ke tahun, padahal Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat.
"Ini provinsi, bukan ibu kota distrik. Masak dari tahun ke tahun terus begini, seharusnya dibangun SMA Negeri supaya tidak tertumpuk di SMA 1 dan SMA 2," kata seorang ibu yang berorasi di samping kepala bidang SMA Dinas Pendidikan Kabupaten di kantor dinas, Jumat (5/7/2024).
Di sisi lain sejumlah para orangtua menyampaikan kecurigaan dengan sistem penerimaan siswa baru yang diduga terdapat indikasi orang dalam.
Hal yang membuat kecurigaan para orangtua siswa yakni data hasil pendaftaran di SMA negeri 1 yang dicetak, tidak tercantum nama sekolah asal dan standar nilai yang ditentukan. Sedangkan pihak sekolah kepada orang tua mengklaim standar nilai yang diterima 91,00.
"Anak saya punya nilai dari SMP 84,00 kami juga masuk dalam zonasi tetapi tidak diterima oleh sistem," kata Ibra, salah satu orangtua murid saat ditemui di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Jumat (5/7/224).
Informasi yang diterima oleh sebagian orang tua murid, penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Manokwari penuh dengan pelibatan orang dalam dan titipan.
"Ada bukti satu guru bisa memasukkan siswa sampai lima anak di SMA Negeri 1 Manokwari, " kata Mery, orangtua murid.
Ibra mengaku tidak terima hingga mendatangi kantor Dinas Pendidikan Manokwari karena secara zonasi ia masuk zona, tetapi juga anaknya masuk jalur prestasi dengan nilai yang signifikan.
"Anak saya punya nilai sesuai kok tetapi pihak sekolah beralasan bahwa standar nilai 91 mana ada siswa yang sudah diterima itu punya nilai sampai segitu, kami minta agar sistem di sekolah harus di audit," kata Mery.
Solusi dari dinas, anak disekolahkan ke SMA swasta
Sebagian orangtua menegaskan bahwa anak-anak mereka tidak mau di SMA swasta, mereka inginkan di SMA negeri.
"Kitorang punya anak-anak mau di SMA Negeri tidak mau di SMK dan SMA swasta," ujar seorang ibu yang juga turut berjuang demi anaknya masuk di SMA Negeri 1 Manokwari di hadapan kabid SMA Dinas Pendidikan Manokwari.