LPS Bekukan BPR Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Utara dibekukan operasionalnya, jajaran direksi, dan komisaris oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 12 Januari 2024. 

Bank milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini menjadi satu-satunya bank konvensional yang masih beroperasi di Aceh.

Bank ini kekurangan modal intik sebesar Rp 3 miliar untuk berubah dari konvensional menjadi bank syariah. Padahal, seluruh bank di Aceh diwajibkan menjadi bank syariah.

Baca juga: 7 Kadis dan 1 Asisten Kosong, Pemkab Aceh Utara Terpaksa Tunjuk Plt

Penjabat Bupati Aceh Utara, Mahyuzar, dihubungi per telepon, Selasa (16/1/2024) menyebutkan, sedang menggelar rapat dengan LPS, manajemen dan komisaris BPR Aceh Utara, manajemen Bank Aceh Syariah serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ini sedang rapat secara online. Kita sedang cari solusinya bagaimana,” beber Mahyuzar.

Dia menyebutkan, LPS membekukan manajemen bank tersebut dan mengambil alih operasional perbankan.

Baca juga: Janji Nikahi, Pria Beristri Setubuhi Siswi SMA hingga Hamil di Aceh Utara

Sebelumnya, kata Mahyuzar, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah meminta Bank Aceh Syariah untuk membantu pendanaan terhadap BPR. Sehingga, bank itu bisa segera beralih ke bank syariah dan memiliki modal yang cukup untuk mengoperasionalkan layanan perbankan.

Namun, belakangan Bank Aceh Syariah menyatakan tidak bisa memberi pendanaan karena BPR masih berstatus bank konvensional.

“Jadi nanti saya update lagi perkembangannya. Ini masih rapat mencari solusi, bagaimana nasib BPR itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur BPR Aceh Utara, Fakhrurrazi, belum merespons pesan yang dikirimkan, hingga berita ini ditayangkan.

Sekadar diketahui, BPR Aceh Utara awalnya bernama BPR Sabe Meusampe. Pemilik saham bank ini, yaitu Koperasi Karyawan BPR dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bank ini mulai tidak memiliki kecukupan modal sejak 2010 lalu.