Anies Sindir Penguasaan Tanah Bagi Segelintir Orang saat Kampanye di Lampung

LAMPUNG, KOMPAS.com - Capres Anies Baswedan menyindir tentang penguasaan tanah bagi segelintir orang dan pengusaha saat berdialog dengan petani di Lampung Timur.

Anies menyebut pemerintah sangat mudah memberikan izin usaha bagi perkebunan kelapa sawit sementara bagi petani sangat sulit.

Baca juga: Anies Diancam Ditembak, Pelaku Ditangkap Saat Antar Bawang ke Jember

Sindirian ini dilontarkan Anies saat ditanya oleh petani di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik terkait konflik tanah register 38 yang berlarut-larut.

Menurut salah satu petani bernama Edi, keluarga petani di wilayah itu telah tinggal selama berpuluh-puluh tahun.

"Namun masalahnya tanah pertanian ini masuk register 38. Kami tidak diperbolehkan bertani di sana," kata Edi kepada Anies, Minggu (14/1/2024) siang.

Menjawab pertanyaan itu, Anies mengatakan pemerintah seharusnya bersikap adil kepada setiap rakyatnya tanpa terkecuali.

"Tapi negara ini lucu, baik sama yang makmur, tetapi tidak baik bagi yang miskin. Itu tanah ribuan hektar diberikan kepada beberapa orang amat mudah. Ini tanah register kan dipakai secukupnya sangat sulit," jawab Anies.

Secara jelas Anies menyebut pemerintah sangat mudah memberikan izin usaha ratusan ribu hektare untuk dijadikan kebun sawit.

"Kenapa sangat sulit (izin) kepada petani? Kan nggak akan hilang tanahnya," kata Anies.

Anies mengatakan, dia akan mengubah kebijakan terkait pertanahan jika menjadi terpilih menjadi presiden.

Dia menceritakan pengalamannya mengatasi konflik agraria antara warga dengan BUMN saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dahulu.

Baca juga: Lewati Jalan Rusak di Lampung, Anies: Ini Hancur atau Memang Belum Dibangun?

Dari penelusurannya, BUMN itu mendapatkan aset tanah yang merupakan warisan perusahaan Belanda.

"Perusahaan Belanda itu lalu diubah menjadi BUMN saat Indonesia merdeka. Nah, perusahaan Belanda itu beli atau ngambil? Ya ngambil. Apa gunanya merdeka kalau begitu," kata dia.

Untuk mengatasi itu, Anies memutuskan memberikan IMB kolektif agar warga bisa mengurus air, listrik dan izin usaha.