Kapolres Timor Tengah Utara NTT Bantah Tudingan Penyelewengan Dana Pengamanan Pemilu

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Moh Mukhson, membantah dirinya terlibat dalam penyelewengan dana Operasi Mantab Brata (OMB) untuk pengamanan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Bantahan orang nomor satu di Polres TTU itu menyusul unggahan sebuah akun bernama Falentinus di media sosial Facebook, yang menyoroti dana pengamanan pemilu yang diduga disunat.

Dalam unggahan Falentinus yang dipantau Kompas.com di grup Facebook Timor Tengah Utara (TTU)-Biinmafo, "Bebas berpendapat", Sabtu (30/12/2023), tertulis surat terbuka ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Kapolri dan Kapolda NTT.

"Mohon izin bapak ini surat terbuka dari kami sebagai anggota Polri yang bertugas di wilayah perbatasan RI -Timor Leste (Polres TTU) ingin menyampaikan bahwa dana pengamanan pemilu yang telah diberikan oleh negara kepada anggota Polres TTU tidak sesuai dengan yang ditandatangani,"tulis Falentinus.

Baca juga: BPH Migas Amankan Uang Negara Rp 10,34 Miliar dari Tindak Pidana Penyelewengan BBM

Menurut Falentinus, dia dan anggota polisi lainnya yang bertugas pengamanan di Polsek dan operasional hanya diberikan uang sebesar Rp 500.000.

Saat diberikan uang itu, anggota polisi diultimatum agar jika ada pemeriksaan harus menjawab sesuai dengan yang ditandatangani.

"Bagaimana Polri bisa maju kalau semua dana yang diberikan untuk haknya anggota dikebiri terus seperti ini. Kami juga senang bahwa kemarin dengan adanya kejadian di Polresta Kupang, aktornya Kapolresta dicopot. Kami sangat bersyukur karena ternyata pimpinan Polri di tingkat atas masih baik dan mau memperhatikan anggota," tulisnya lagi.

Falentinus menginginkan hal yang sama terjadi di Polres TTU. Falentinus juga mengaku, pada saat menerima uang yang diberikan, anggota secara diam-diam telah merekam apa yang disampaikan perwira kepolisian.

"Kami juga merekam para perwira yang menyuruh kami untuk mengamankan perintah sang Kapolres," tulis Falentinus.

"Mohon maaf bapak kami harus buat dengan cara seperti ini karena kalau kami langsung protes kami diancam mutasi keluar pulau sehingga kami mohon maaf. Tujuan kami ini untuk Polri yang bekerja secara profesional dan transparan," sambungnya.

Masih menurut Falentinus, apabila tidak ada tindak lanjut maka pihaknya akan bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten TTU, akan melaksanakan demo secara besar-besaran.

"Sehingga kami meminta bapak kapolri dan Kapolda NTT, untuk segera membentuk tim khusus untuk melaksanakan ott (operasi tangkap tangan) di Polres TTU karena kami semua anggota sudah jenuh bapak. Tolong bantu kami bapa. Kemarin kami juga dengar ada Paminal (Polda NTT) yang turun ke Polres TTU, tetapi dituntut harus buat pernyataan sehingga para anggota tidak berani. Oleh karena itu, kami mohon perhatian bapak kepada anak-anakmu yang bertugas di tingkat bawah,"tulisnya.

Terkait tudingan itu, Kapolres TTU AKBP Moh Mukhson, menyebut unggahan itu tidak benar dan ditulis oleh akun palsu.

"Jadi anggaran pengamanan kampanye itu hanya untuk 115 orang, yang didukung dari dipa (daftar isian pelaksanaan anggaran). Sedangkan personel yang kami libatkan sebanyak 300 orang lebih," kata Mukhson, kepada Kompas.com, Senin (1/1/2023) malam.

Menurut Mukhson, 115 personel yang bertugas untuk pengamanan, diberikan anggaran sebesar Rp 3,7 juta. Sedangkan Rp 500.000, dirinya menyerahkan kepada seluruh anggota di 8 Polsek, piket posko dan operator operasi mantap brata.

"Jadi sudah tidak ada anggaran tersisa. Bisa dicek langsung ke anggota dan bagian operasi," ungkap Mukhson.

Mukhson mengaku memiliki alasan membuat kebijakan itu. Dia berkata, hal ini karena anggota yang terlibat operasi tidak mampu memback up kegiatan pengamanan kampanye di seluruh Polsek, lantaran wilayah yang jauh dan kegiatan kampanye hingga pukul 23.00 Wita sesuai kesepakatan Bawaslu dan KPU serta calon legislatif.

"Kajian ini juga berdasar analisa dan evaluasi dari Bawaslu, bahwa TTU masuk kabupaten rawan karena terjadi kasus kebakaran kantor KPU tahun 2014 lalu," ujarnya.

Sehingga lanjut dia, dengan melibatkan anggota Polsek yang mengetahui situasi dan kerawanan wilayah masing-masing, maka dia berharap kegiatan kampanye dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Sehingga kata Mukhson, unggahan Falentinus di Facebook itu tidak benar.

"Setelah saya cek, akunnya juga palsu," kata Mukhson.

Terhadap postingan tersebut, Mukhson juga menyampaikan kepada anggotanya untuk tidak terpancing.

"Saya harus menghabiskan energi saya untuk kepentingan masyarakat. Banyak berita negatif yang terjadi tidak saya tanggapin, karena saya lebih fokus untuk menciptakan wilayah saya aman dan kondusif," ujar dia.

Kepala Kepolisian Daerah NTT Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, akan menindak tegas pimpinan Polres yang terbukti menyelewengkan anggaran tersebut.

Daniel pun telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT, untuk turun ke semua Polres jajaran untuk menyelidiki kasus itu.

"Khusus penyimpangan untuk kasus operasi Mantap Brata, sebelum saya ke sini, saya sudah perintahkan Bidang Propam untuk mengecek ke semua Polres," tegasnya dalam jumpa pers akhir tahun di Markas Polda NTT, Minggu (31/12/2023).

"Kalau terjadi hal yang sama, saya tidak main-main dengan itu, karena bagi saya hak anggota harus diberikan," sambungnya.

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Dana Kemahasiswaan Unand, 2 Wakil Rektor Diperiksa

Daniel pun secara tegas akan menindak anggotanya yang terlibat penyelewengan dana yang diperuntukkan bagi para anggota Polres jajaran.

"Saya punya prinsip, kalau masih ada yang bermain dengan hak anggota, hari itu juga saya langsung copot," tegasnya.

Karena kata Daniel, dirinya dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Kalau uang memang harus diperuntukan bagi operasi harus lakukan dan diperuntukan bagi anggota harus diberikan," kata dia.