H-1 Kampanye, Wali Kota Semarang Minta ASN Netral Meski Saudara Nyaleg

SEMARANG, KOMPAS.com - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu kembali mengingatkan para aparatur negara untuk tidak mendukung salah satu peserta pemilu.

Pesan tersebut disampaikannya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang mengingat pada Selasa (28/11/2023), sudah memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

Untuk itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tersebut meminta agar aparatur negara tidak mendukung secara terbuka meskipun itu saudaranya sendiri.

Baca juga: Jaga Netralitas di Pemilu, Polda DIY Data Keluarga Polisi yang Nyaleg

"Karena hal-hal kecil mungkin terlewat, dampaknya bisa besar. Contohnya mungkin ASN, ada saudaranya, temannya, atau tetangga mau maju caleg, lalu kita like share medsosnya, atau mungkin hal lain. Ini bisa bisa menjadi kerugian sendiri. Ini yang perlu diperhatikan," jelasnya di Balai Kota Semarang, Senin (27/11/2023).

Mbak Ita meminta agar semua pihak di jajaran pemerintahan bersama-sama melakukan pendampingan dan pengamanan saat pemilu.

Dia juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dan TNI-Polri, karena merupakan faktor penting terciptanya pemilu aman dan damai.

“Seluruh Forkopimda, KPU, Bawaslu, dan komponen dari Forkopimcap sampai lurah, untuk memperhatikan bagaimana melakukan pengamanan dan pendampingan. Baik Kejaksaan, TNI, kepolisian, Gakkumdu, netralitas harus berjalan,” terangnya.

Di sisi lain, ia menerangkan bahwa Kota Semarang adalah salah satu daerah dengan rawan konflik Pemilu. Di tingkat nasional, Ibu Kota Jawa Tengah menduduki peringkat 12 potensi konflik. Sedangkan di tingkat provinsi, Kota Semarang berada di posisi pertama.

“Potensinya konflik money politik dan medsos. Sehingga kita jaga bersama dan berkomitmen agar Pemilu berjalan damai,” tuturnya.

Baca juga: Pemkab Boyolali Bentuk Satgas Netralitas yang Bakal Awasi ASN

Di lokasi yang sama, Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom meminta agar para peserta Pemilu bisa saling menghormati setiap prosedur yang berlaku, khususnya saat proses kampanye.

Menurutnya, pelanggaran yang nanti dilakukan peserta Pemilu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik.

“Di dalam pelaksanaan kampanye harus ada semacam pemberitahuan kepada kepolisian, dan nanti akan ada izin. Sehingga kami mendorong seluruh peserta Pemilu silakan disiapkan adminitrasi-nya. Dan mereka berkewajiban melaporkan pengelolaan dana kampanye sampai dengan selesai, ada laporan penerima dan pengeluaran dana kampanye,” imbuhnya.