Partai Gerindra Nunukan Coret Seorang Napi Eks Koruptor

NUNUKAN, KOMPAS.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nunukan, Kalimantan Utara, mencoret nama bakal calegnya yang berstatus napi kasus korupsi, KH, dari pencalonan.

‘’Kami Partai Gerindra diinstruksikan Ketua Umum kami, Bapak Prabowo, untuk mencoret napi kasus korupsi dari pencalonan,’’ujar Ketua DPC Gerindra Nunukan, Nursan, dikonfirmasi, Senin (23/10/2023).

Nursan mengatakan, kebijakan partai terkait pencoretan napi kasus korupsi sudah menjadi warning dan ultimatum yang dikeluarkan DPP Gerindra.

Baca juga: 7 Mantan Napi Korupsi Daftar Caleg DPRD Sulsel, 6 di Antaranya Dinyatakan Memenuhi Syarat

Tak hanya napi kasus korupsi yang diperintahkan untuk dicoret dari pencalegan, napi narkoba dan napi asusila, juga tidak diakomodir, atau tidak mendapat tempat di Gerindra.

‘’Dan di Kabupaten Nunukan, napi yang masuk kategori yang harus dicoret, hanya KH,’’kata Nursan lagi.

Nursan, secara pribadi meminta maaf kepada personel dan pihak keluarga KH yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

Tapi untuk diketahui, kata dia, kebijakan tersebut merupakan instruksi pusat, yang harus dijalankan.

Baca juga: Ada Dua Bacaleg Berstatus Eks Napi Korupsi di Daftar Bacaleg DPRD Nunukan 2024

Selain itu, syarat Gerindra yang tidak mengakomodir napi korupsi, narkoba maupun asusila, merupakan sebuah komitmen yang tegas dan baik bagi arah perjuangan ke depannya.

‘’Dan instruksi DPP, kita sudah teruskan ke KPU Nunukan. Termasuk proses pergantian nama Bacaleg untuk KH, sudah kita ajukan juga,’’tegasnya.

Terpisah, Ketua KPU Nunukan Rahman membenarkan ada pencoretan Bacaleg Gerindra yang berstatus eks napi korupsi bernama KH.

‘’Jadi usulan ini murni kebijakan internal partai bukan karena yang bersangkutan (KH) tidak memenuhi syarat pencalegan. Lebih karena komitmen Prabowo Subianto terhadap korupsi,’’ujar Rahman.

Rahman menjelaskan, di Kabupaten Nunukan, ada dua nama napi korupsi yang terdaftar, masing-masing KH dan NS.

Kendati demikian, NS bukan dari Partai Gerindra sehingga tidak ada kebijakan internal partai yang mewajibkan untuk menggantikannya.

‘’Yang jelas, secara administrasi persyaratan memenuhi. Kalau pencoretan atau pergantian nama Bacaleg dengan status demikian (korupsi) yang kami terima hanya dari Gerindra,’’kata Rahman.