Berhasil Tekan Inflasi, Pemprov Sulsel Raih 3 Penghargaan dari Kepala BPN

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil meraih tiga penghargaan dari Badan Pangan Nasional (BPN) karena dinilai berhasil menekan inflasi.

Adapun masing-masing penghargaan adalah untuk kategori Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terbaik se-Nasional, kemudian Gerakan Pangan Murah (GPM) terbaik ketiga, dan Enumerator Produsen terbaik.

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Hotel Intercontinental, Kabupaten Badung, provinsi Bali, Jumat, (15/9/2023).

Baca juga: Bertemu Pimpinan Telkom, Pj Gubernur Sulsel Bahas Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Telekomunikasi

Sebagai informasi, BPN memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kabupaten dan Kota, atas kinerja kerja mereka dalam melakukan SPHP, serta pengendalian inflasi yang juga merupakan kegiatan strategis dari BPN.

Dok Pemprov Sulsel Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPN Arif Prasetyo.

Adapun kegiatan GPM, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan Panel Harga Pangan juga merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, dengan melibatkan stakeholder terkait baik K/L, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Pangan, Distributor/Poktan/Gapoktan serta pelaku usaha pangan lainnya.

Baca juga: Ditanya soal Stadion, Pj Gubernur Sulsel: Jangan Langsung Gas, Kasih Napas Dulu

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad hadir langsung untuk menerima penghargaan tersebut. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPN Arif Prasetyo.

Andi Muhammad Arsjad yang juga saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, mengapresiasi atas penghargaan yang diberikan ke Pemprov Sulsel.

"Kami merasa bangga atas pencapaian ini. Apalagi, ini sejalan dengan program dari Pj Gubernur, (Bahtiar), khususnya berkaitan dengan pengendalian inflasi serta ketahanan dan kedaulatan pangan," kata Arsjad dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

Ia menambahkan, pihak Pemprov, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, memiliki beberapa program terkait dengan stabilisasi harga pangan. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, menurutnya, pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian sebagai stabilasisasi alokasi, dan distribusi.

Baca juga: Pj Gubernur Sulsel Beberkan Program Prioritas, Salah Satunya Soal Keamanan Pemilu 2024

"Melalui berbagai program, seperti Gerakan Pangan Murah, kami ingin masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau," sebut Arsjad.

Menurutnya, harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, dan biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan.

"Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang disebabkan dua hal, yaitu pasokan atau meningkatnya permintaan," tuturnya.

Ia juga menjelaskan bahwa harga pangan juga menjadi salah satu indikator kecukupan pangan masyarakat dan salah satu elemen penting dalam ekonomi yang dapat berkontribusi terhadap inflasi.

"Harga pangan memiliki pengaruh terhadap akses pangan. Hal terkait yang berpengaruh lainnya adalah ketersediaan pangan, kondisi permintaan, kelancaran distribusi pangan, dan kondisi perdagangan. Tentunya, peran pemerintah menjadi penting, terutama dalam menghadirkan daya beli masyarakat," imbuhnya.