5 Bulan Tak Digaji, Ribuan Perangkat Desa di Serang Akan Demo Bupati Besok

SERANG, KOMPAS.com - Perangkat Desa di Kabupaten Serang, Banten akan melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat (25/8/2023) di depan Kantor Bupati Serang.

Aksi ribuan perangkat desa dari 326 desa itu menuntut Pemkab Serang segera memberikan penghasilan tetap (Siltap) atau gaji selama 5 bulan dibayarkan.

"Kami perangkat desa se-Kabupaten Serang akan melakukan aksi hari Jumat besok. Ini (demo) merupakan puncak kegelisahan kawan-kawan karena lima bulan gaji tidak dibayarkan," ujar Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Serang, Amin Nazili saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (24/8/2023).

Baca juga: Nasib Perangkat Desa di Banten, Terjerat Pinjol karena Gaji Tak Rutin Dibayarkan

Nazili menjelaskan, selain pencairan gaji lima bulan, perangkat desa juga menuntut agar Siltap kepala dan perangkat dibayarkan secara rutin setiap bulan.

Sebab, kata Nazili, selama ini pembayaran Siltap tidak menentu oleh Pemkab Serang sejak empat tahun terakhir.

"Engga nentu gajian itu, kadang 3 bulan kadang lima bulan sekali. Itu pun  dibayarkannya dicicil, kita kerja tiga bulan dibayarkan sebulan dulu," kata dia.

Nazili menyebutkan, Kepala Desa mendapatkan siltap dan tunjangan setiap bulan Rp 3 juta, Sekretaris Desa Rp 2,7 juta, dan untuk Kasi/Kaur mendapatkan Rp 2,3 juta.

Menurutnya, angka tersebut paling kecil dibandingkan perangkat desa di Kabupaten Tangerang, Lebak dan Pandeglang.

"Kabupaten Serang ini ternyata perangkat desa dapat siltap terkecil se-Banten. Dibandingkan di Lebak dengan APBD minim Siltapnya perangkat desa saja diatas Rp3 juta, dan itu rutin," ujar Nazili.

Baca juga: Perangkat Desa di Kerinci Ditikam hingga Kritis karena Cekcok Sertifikat Tanah

Untuk itu, perangkat desa di Kabupaten Serang juga menuntut kepada Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk bisa mensejahtrakan mereka.

Apalagi, saat meminta penjelasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang tidak ada hasil.

Justru, lanjut Nazili, kedua OPD itu saling lempar tanggung jawab, dan kini perangkat desa yang dikorbankan dan dirugikan.

"Inilah yang memicu perangkat desa tergerak untuk melakukan aksi setelah beberapa kali beraudensi dengan DPRD, BPKAD, DPMD tapi tidak membuahkan hasil," tandas dia.