Polemik Penertiban Dermaga Ilegal di Nunukan, Warga Teriak Sulit Mendapat LPG Subsidi

NUNUKAN, KOMPAS.com - Kantor Syahbandar dan Otorita Pelabuhan (KSOP) Nunukan, Kalimantan Utara menegaskan tidak lagi andil dalam aktivitas bongkar muat kapal barang di sejumlah dermaga tradisional, yang selama ini beroperasi tanpa izin.

Kebijakan tersebut dimulai dalam sepekan terakhir dan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Kapal pengangkut LPG subsidi 3 Kg dari Kota Tarakan tidak lagi berani melakukan bongkar muat dan akhirnya stok LPG melon menjadi langka.

‘’Banyak sekali masyarakat Nunukan mengadu susah dapat LPG melon karena dermaga tradisional ditutup KSOP. Ini menjadi pertanyaan kami, kalau mau saklek dengan aturan, tolong diperhatikan juga nasib masyarakat kita di perbatasan Negara ini,’’ujar anggota Komisi II DPRD Nunukan Adama, Selasa (8/8/2023).

Baca juga: Aturan Menyulitkan dan Sering Diancam Pembeli, Agen LPG di Kota Solo Geruduk Dinas Perdagangan

Dari penelusuran Adama di lapangan, nihilnya KSOP memberikan izin bongkar muat di dermaga tradisional, membuat kapal pengangkut LPG tidak berani menurunkan muatannya.

Kapal harus mencari dermaga di Pulau Sebatik dan menurunkan gas LPG di sana, meski alokasi tersebut adalah untuk warga miskin di Pulau Nunukan.

‘’Sekarang teriak semua masyarakat karena susah dapat gas. Lagipula kalau nanti digeser ke Nunukan pakai kapal kayu sedikit sedikit, berapa lagi harga LPG itu. Otomatis naik tinggi. Waktu normal saja, harga LPG melon di atas HET, apalagi kondisi begini,’’kata Adama.

Ia juga mengatakan, butuh kebijakan dan pertimbangan kemanusiaan dalam memberlakukan aturan di Nunukan yang merupakan perbatasan Negara.

Selagi belum ada dermaga yang memenuhi sarat untuk bongkar muat LPG maupun BBM dan barang muatan kapal lain, lebih baik mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dahulu.

‘’Kita akan segera rapatkan ini di DPRD. Kita perlu duduk bersama, KSOP, Pemda Nunukan, agen kapal, dan pemilik dermaga. Jangan sampai menjadi gejolak social lebih besar lagi,’’tegasnya.

Warga membuat parodi kelangkaan gas

Fenomena kelangkaan gas LPG subsidi, terus menjadi keluhan dan pertanyaan masyarakat.

Entah itu di warung kopi, sampai media soaial, sepekan belakangan, tema perbincangan yang dibahas adalah sulitnya mendapat LPG melon.

Ada juga warganet Nunukan yang meluapkan sindirannya di Facebook. Akun bernama Cak Tris, mengunggah video parodi kelangkaan gas.

Baca juga: Warga Protes Beli LPG 3 Kg di Solo Wajib Gunakan KTP dan KK, Agen Diancam

Ia menyandingkan LPG melon di samping tong gas LPG 15 Kg asal Malaysia, dan menyanyikan lagu berjudul perjalanan yang dinyanyikan artis Malaysia bernama Sultan.

Sembari memeluk, dan menimang tong gas melon layaknya anak bayi, ekspresinya sangat menjiwai, seakan mengalami duka kehilangan si buah hati, dan akhirnya dipertemukan kembali setelah sekian lamanya.

‘kini engkau datang setelah kau pergi

kau berikan tangan dan memohon maaf

ku peluk dirimu

aku rindu ku masih rindu kepada dirimu

disaat engkau pergi pergi dariku

aku masih menunggumu

aku cinta ku masih cinta

kepada dirimu

kini kau tlah kembali

ku maafkan dirimu

semoga slalu

memiliki dirimu selamanya.’

Begitu lirik lagu yang ia nyanyikan dengan ekspresi cukup dalam.

Parodi inipun menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang memang sedang bingung karena kelangkaan LPG subsidi.

Alasan tak mau lagi keluarkan izin bongkar muat

Kepala KSOP Nunukan Zainal Abdurahman, melalui Komandan Patroli KSOP Wiwin Karama menegaskan, ada 5 dermaga tradisional yang sampai hari ini belum memiliki izin, yaitu 3 dermaga di kawasan Jalan Lingkar, termasuk dermaga milik perusahaan Batu Bara, PT Pipit Mutiara Jaya, Dermaga Sei Bolong, dan Dermaga Sei Fatimah.

‘’Kami sudah berkali kali mengimbau. Tidak sekali dua kali, memohon agar pemerintah daerah menyediakan pelabuhan bongkar muat. Tapi sampai sekarang tidak ada respon. Sehingga keputusan tidak lagi mau melayani bongkar muat barang di dermaga dermaga tidak berizin, harus kita lakukan,’’ujar Komandan Patroli KSOP Nunukan, Wiwin Karama, Selasa (8/8/2023).

Sebagai petugas, kata Wiwin, sudah terlalu lama mereka pasang badan demi alasan kemanusiaan.

Tapi, selama itu pula, para pemilik dermaga tanpa izin dan pemerintah daerah tidak beritikad baik dan tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan petugas KSOP di lapangan.

Jika seandainya terjadi musibah dan hal yang berimplikasi hukum, tentu muaranya adalah KSOP Nunukan.

Sementara petugas KSOP sudah barang pasti tidak ada jaminan hukum dengan terus-menerus pasang badan untuk arti kata ‘manusiawi’ dimaksud.

‘’Tidak ada alasan bagi pemilik dermaga tidak memiliki itikad baik dalam mengurus izin. Dan sudah seharusnya Pemkab Nunukan menyediakan dermaga khusus bongkar muat barang berbahaya seperti LPG dan BBM. Seperti diketahui, bongkar muat LPG di Nunukan itu sejak 2014 lho,’’katanya.

Sikap tegas KSOP Nunukan juga didasari adanya pemeriksaan Polda Kaltara, yang menduga bahwa KSOP Nunukan, melakukan pembiaran aktifitas bongkar muat di dermaga tradisional.

Dan juga anggapan adanya pungli dengan keluarnya perizinan aktivitas bongkar muat di dermaga tak berizin.

‘’Ada dua poin penting yang harus dicatat. Kalau dikatakan pungli, itu mungkin oleh oknum, silahkan ditangkap kalau ada. Tapi kalau dikatakan pembiaran, itu menyangkut institusi, dan kami semua di KSOP Nunukan yang kena,’’tambahnya.

Selain itu, nihilnya perizinan dermaga tradisional, tentu juga menghilangkan PNBP yang seharusnya menjadi kas negara sebagaimana diatur dalam PP 15 tahun 2016.

Dengan alasan-alasan itu, kata Wiwin, sangat beresiko bagi KSOP, apabila terus pasang badan atas keadaan dimaksud.

‘’Kami rekomendasikan dua pelabuhan sebagai alternative bongkar muat. Dermaga Tanjung Batu yang dikelola PT BSP, dan pelabuhan Tunon Taka Nunukan,’’kata Wiwin.

Wiwin kembali menegaskan, bahwa sikap KSOP tidak lagi mengeluarkan izin bongkar muat, bukan berarti menutup dermaga tradisional.

Melainkan bentuk pencegahan terhadap sebuah kondisi yang tidak diinginkan, juga sekaligus warning bagi pelaku usaha dan pemilik dermaga, untuk mengurus perizinan.

‘’Kami sudah manusiawi, silakan bongkar muat, tapi tolong mengerti juga posisi kami. Intinya, selama pemerintah daerah belum menunjuk lokasi dermaga layak dan berizin, selama itu pula, KSOP Nunukan tidak akan lagi keluarkan izin bongkar muat di dermaga tradisional,’’tegasnya.

Jawaban Pemkab Nunukan

Sikap KSOP yang tegas menyatakan tidak mau lagi terlibat dalam aktivitas bongkar muat di dermaga tradisional yang selama ini menjadi ‘lokal wisdom’ di Nunukan, direspon dengan rapat bersama Dinas Perhubungan, pengusaha kapal, serta pemilik dermaga.

Kepala Dinas Perhubungan Nunukan Muhammad Amin mengatakan, sejauh ini solusi jangka pendek hanya bisa menyetujui rekomendasi KSOP yang menunjuk dermaga Tanjung Batu dan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan sebagai lokasi bongkar muat kapal kapal bermuatan LPG dan BBM dari Tarakan.

‘’Secara legalitas, Nunukan belum memiliki dermaga dengan spesifikasi khusus bongkar muat barang berbahaya semisal LPG dan BBM. Jadi kita sepakati bongkar muat barang dilakukan di Tunon Taka dan Tanjung Batu sebagai solusi jangka pendeknya,’’ujarnya.

Dan sementara ini, alternatif tersebut masih menunggu hasil perundingan para pengusaha dan pemilik dermaga untuk menentukan besaran biaya tambat dan lainnya, yang bakal berdampak pada harga LPG melon.

‘’Kita juga mengkaji apakah pelabuhan Feri Sei Jepun, memungkinkan untuk spot bongkar muat itu,’’tambahnya.

Amin juga mengakui, sudah seyogyanya pemerintah daerah membangun dermaga khusus agar semua regulasi berjalan, dan pemasukan sebagai kas negara bisa menjadi sector yang andil dalam pemasukan asli daerah (PAD).

Namun demikian, Pemkab Nunukan masih harus kembali memikirkan di mana lokasi representatif untuk dibangunnya dermaga khusus bongkar muat LPG dan BBM.

‘’Ini menjadi atensi bagi Pemda Nunukan, bagaimana ke depan memiliki dermaga khusus yang legal itu. Kita mengkaji dimana lokasi yang menjadi alternatif jangka panjang, kita akan masukkan itu dalam rencana tata ruang yang segera disahkan tidak lama lagi,’’kata Amin.