Bupati Buton Dorong Cadangan Aspal Dalam Negeri Dimaksimalkan Penggunaanya

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah ingin menghentikan impor aspal dan fokus untuk memproduksinya melalui Buton mulai 2024. Rencana tersebut disampaikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Buton delapan bulan lalu.

Merespons imbauan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Buton Basiran mengaku bangga dan menyambut baik rencana itu. Basiran mengatakan jika produksi aspal di masa depan difokuskan di wilayahnya maka akan menjadi berkah bagi masyarakat Buton dan Sulawesi Tenggara.

“Sejak 1926, aspal Buton sudah dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk pembangunan sejumlah jalan di Tanah Air. Bahkan, saat itu, mereka juga mengekspornya. Namun, dalam 30 tahun terakhir, kita (Indonesia) malah fokus mengandalkan aspal impor. Ini sungguh ironis,” ujar Basiran saat berkunjung ke Kompas.com, Selasa (16/5/2023).

Baca juga: Aspal Buton Punya Kualitas Wahid, Gubernur Sultra Ali Mazi Optimalkan Potensinya

Penggunaan aspal impor, lanjut Basiran, sangat membebani devisa negara. Sebab, negara harus mengeluarkan biaya sekitar Rp 9 triliun per tahun untuk mengimpor bitumen berbahan hidrokarbon tersebut.

Basiran menjelaskan, biaya sebesar itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri yang mencapai 1,2 hingga 1,5 juta ton per tahun.

“(Rencana yang diutarakan Presiden) ini (ada) juga berkat keberanian kami untuk meminta beliau agar mau menggunakan potensi lokal. Kami beritahu bahwa Buton punya cadangan aspal sebesar 662 ton," katanya.

"Dengan jumlah ini, Indonesia bisa memanfaatkannya hingga 100 sampai 300 tahun ke depan. Tuhan sudah berikan potensi besar pada kita. Jadi, kenapa tak dimanfaatkan? (Asal tahu saja), aspal Buton ini sampai dijuluki emas hitam,” kata Basiran.

Libatkan banyak pihak

Setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan terkait pemanfaatan aspal di Buton, Pemkab Buton mendapatkan undangan rapat koordinasi dari sejumlah kementerian. Di antaranya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

"Pada dasarnya, koordinasi kami dengan kementerian waktu itu untuk membahas kesiapan penyediaan aspal. Dalam hal ini, kesiapan pabrik dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kami juga membahas jenis aspal yang akan diproduksi, baik itu murni maupun campuran,” kata Basiran.

Basiran pun menjelaskan bahwa Kementerian PUPR yang akan melaksanakan arahan terkait penggunaan aspal dan membantu menyeimbangkan antara pasokan dan permintaan.

Hingga saat ini, Basiran mengaku sangat berharap semua pihak yang terlibat pada rapat tersebut agar segera merealisasikan produksi aspal Buton sesuai yang direncanakan.

“Kemarin, Presiden bilang akan mengambil alih proyek perbaikan jalan di Lampung. Nah, itu bisa jadi momen kan ketimbang kita (Indonesia) harus impor lagi. Apalagi, aspal yang digunakan itu aspal minyak yang pembuatannya menggunakan minyak bumi. Harga minyak saat ini kan terus melonjak dan semakin mahal,” tuturnya.

Ke depan, Basiran ingin agar pemerintah pusat mau membuat kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan potensi dalam negeri. selain itu, ia juga berharap agar hilirisasi terhadap produksi aspal Buton dapat dipermudah. Dengan begitu, pihaknya dapat mengundang banyak pihak untuk bisa terlibat dalam penggunaannya.

“Jadi, bisa seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Mau itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, atau investor sekalipun bisa dating (dan terlibat). Kami sangat mempersilakan hal tersebut dan berharap, mereka dapat membantu mengembangkan potensi aspal di Buton. Dengan begitu, suatu saat nanti, industri aspal dalam negeri bisa berkembang maksimal seperti industri nikel di daerah lain,” ucap Basiran.