Dukung Ganjar Nyapres, Tokoh Senior PDI-P Nganjuk: Selama Ini yang Dipilih Calon yang Tidak Diajukan Rakyat

NGANJUK, KOMPAS.com – Tokoh senior di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Muhardjito, bersama warga mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024.

Deklarasi ini dilakukan oleh Muhardjito bersama ribuan warga yang mengatasnamakan diri Paguyuban Sedulur Ganjar di Gedung Wanita Nganjuk, Minggu (16/4/2024).

Muhardjito menyebut, deklarasi ini merupakan bagian dari hak rakyat.

Baca juga: Gelombang Pertama Mudik Dimulai, Ganjar Minta Petugas Posko Terpadu Lebaran Siaga Malam Ini

“Ini (deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo) merupakan sebuah wujud hak rakyat,” kata mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Nganjuk itu, usai deklarasi di Gedung Wanita Nganjuk, Minggu.

Muhardjito menuturkan, selama ini, rakyat hanya disuguhkan figur untuk dipilih saat pemilihan umum (pemilu) berlangsung.

Namun, rakyat, lanjut dia, tak pernah dilibatkan dalam proses mengajukan calon.

“Selama ini kami sebagai rakyat tidak pernah mengajukan calon, yang dipilih selalu calon yang tidak diajukan oleh rakyat secara langsung. Oleh sebab itu, rakyat hanya dihadapkan pada pemilihan yang sifatnya memilih kucing dalam karung,” kata dia.

Dihadiri sejumlah kades

Pengamatan Kompas.com, deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Gedung Wanita Nganjuk ini dihadiri sejumlah kepala desa (kades).

Di antaranya ada Kades Gejagan Dedy Nawan dan Kades Candirejo Rony Giat Brahmanto.

Untuk diketahui, Dedy Nawan juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk periode 2019-2025.

Sementara dalam kegiatan deklarasi ini, Dedy Nawan menjadi Koordinator Paguyuban Sedulur Ganjar Kabupaten Nganjuk.

Baca juga: Demonstran Penolak UU Cipta Kerja Robohkan Gerbang, Ganjar Pilih Diam

Sedangkan Rony Giat Brahmanto yang pemimpin deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo.

Terkait keterlibatan para kades ini, Muhardjito menyebut bahwa mereka mengatasnamakan diri sebagai rakyat, tidak mewakili jabatan di pemerintahan yang saat ini diemban.

“Kami semua mengatasnamakan rakyat. Bukankah rakyat ini berposisi pada struktur tertinggi di dalam tatanan demokrasi ini,” ucap Muhardjito.