Merasa "Enggak Enak Hati", Mantan Wali Kota Bandar Lampung Bantu Anak Anggota DPRD Masuk FK Unila

LAMPUNG, KOMPAS.com - Mantan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengaku "tidak enak hati" menolak permintaan anggota DPRD Tulang Bawang Barat Marzani untuk membantu MH masuk FK Unila.

Kesaksian itu dikatakan Ketua Partai NasDem Lampung tersebut saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Selasa (28/2/2023).

Di hadapan majelis hakim, Herman HN mengaku sempat menolak permintaan Marzani untuk membantu meloloskan MH ke FK Unila.

Baca juga: Demi Anak Masuk FK Unila, Kabid di Dinkes Lampung Tengah Utang Bank Rp 500 Juta

"Saya bilang enggak bisa (bantu), tapi dia maksa (mendesak)," kata Herman, Selasa.

Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantas bertanya, kenapa Herman HN tetap "membantu" meski sebelumnya menolak permintaan Marzani.

"Kenapa, Bapak tetap bantu," kata jaksa penuntut.

"Saya enggak enak hati, Pak," jawab Herman HN.

Baca juga: Anggota Polri Titip Putrinya Masuk Kedokteran Unila, Bawa Rp 150 Juta Saat Bertamu ke Rumah Karomani

Dalam perjalanannya, Herman HN lalu berkomunikasi dengan Kabiro Humas Unila Budi Sutomo melalui YUS (dosen/staf ahli pemkot) untuk menitipkan MH.

"Pak Budi, ini ada keponakan saya. Kalau bisa dibantu," kata Herman HN.

Jaksa juga sempat bertanya di mana dia mengenal Marzani sehingga bisa mengaku MH sebagai keponakan.

"Pak Marzani sudah seperti saudara saya. Dulu sempat bantu waktu pemilihan gubernur," kata Herman HN.

"Tim sukses?" tanya jaksa.

"Iya," kata Herman HN.

Dalam sidang itu, Herman HN juga mengakui uang infak (kode suap PMB Unila) yang dititipkan oleh Marzani diberikan kepada Budi Sutomo melalui Saprodi.

"Siapa Saprodi?" tanya jaksa.

"Mantan bawahan saya di pemkot," kata Herman.

Majelis tegur Herman HN lakukan kolusi

Terkait keterangan Herman HN, Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan mengatakan, perilaku itu tidak mencerminkan pemerintahan yang benar.

"Memang tidak korupsi, tapi apa yang bapak-bapak ini lakukan adalah kolusi," kata Lingga.

Dia menambahkan, seharusnya sebagai pejabat publik bisa memberikan ketauladanan kepada masyarakat.

"Tindakan bapak ini sudah merugikan masyarakat lain yang seharusnya lebih layak masuk FK Unila," kata Lingga.