Ganjar Izinkan Kades Geser Bantuan Pemprov untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

GROBOGAN, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberi lampu hijau kepada kepala desa untuk melakukan pergeseran alokasi bantuan dari pemerintah provinsi (pemprov) Jateng. 

Pergeseran anggaran itu bisa dilakukan asalkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Namun izin pergesaran anggaran harus disertai dengan data atau target sasaran yang pasti.

Hal ini disampaikan Ganjar usai rapat koordinasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem untuk Kabupaten Grobogan dan Demak di Kantor Desa Mlilir, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Rabu (24/1/2023).

"Kalau program penanganan kemiskinan yang reguler sudah diterapkan jangan sampai itu bergeser. Saya mendorong kalau di level desa yang miskin, bahkan di situ ada kemiskinan ekstrem, bantuannya boleh digeser ke sana. Kalau perlu boleh digeser, nanti saya izinkan, umpama bantuan dari provinsi mau dipakai untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem ini nanti akan saya izinkan," katanya. 

Baca juga: Sultan Buka Suara soal Kemiskinan di DIY, Soroti Kelemahan Data BPS hingga Bandingkan dengan Jateng

Penggeseran bantuan tersebut merupakan upaya menurunkan kemiskinan ekstrem. Diketahui, penanganan kemiskinan ekstrem sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Presiden meminta agar kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa selesai pada tahun 2024.

"Itu menjadi prioritas. Sehingga kalau nanti kemiskinan ekstrem di 2024 mesti selesai kita semua di daerah punya tanggung jawab pada level masing-masing," jelasnya.

Ganjar menyebut kepala desa memiliki peran strategis dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Pasalnya, kepala desa merupakan pemegang data utama sasaran penanganan kemiskinan ekstrem.

"Hari ini coba kami selesaikan untuk penanganan sampai ke level mikro. Mikronya ada di mana? Ada di desa. Ketika kemarin kami sudah mencoba untuk mengambil data yang ada di Pemalang sama Brebes, sekarang Grobogan sama Demak," katanya. 

Dia pun meminta agar kepala desa mulai melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem di wilayahnya masing-masing.

"Maka sama, kami minta perhatian kawan-kawan kades untuk mendata. Satu minggu ini mereka mau mendata, camat-camat nanti akan mensupervisi dan nanti akan dikompilasi di kabupaten. Jadi di Kabupaten Demak maupun Grobogan nanti akan menyiapkan," kata Ganjar.

Setelah data riil kemiskinan ekstrem tersebut didapat dan terverifikasi, maka program penyelesaian harus langsung segera dilaksanakan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Demak sudah mempunyai sejumlah program penanganan kemiskinan hingga tingkat desa.

Namun tidak sampai di situ saja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan turun tangan memberikan bantuan termasuk mencarikan sumber dana lainnya.

"Tapi tidak akan selesai di situ, pasti mereka akan berat maka kita akan carikan seperti Baznas. Rakor BAZNAS kemarin juga sudah setuju bahwa pentasarufan dari BAZNAS ini juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan. Ini contoh saja. CSR juga kita dorong," ungkapnya.

Baca juga: Sleman Targetkan Penurunan Kemiskinan 2 Persen Tahun 2023

Terbaru, Pemprov Jateng melalui Dinas Tenaga Kerja mulai memetakan dan mengajak perusahaan pada masing-masing daerah dengan kemiskinan ekstrem. Perusahaan itu diminta menerima pekerja dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.

Setidaknya di Kabupaten Demak dan Grobogan ada lebih dari 20 perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai untuk penanganan kemiskinan ekstrem.