DPRD Minta Pemerintah Pusat Bantu Permasalahan Banjir Rob di Kota Semarang

SEMARANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Muhammad Afif meminta agar pemerintah pusat membantu pemerintah daerah menangani banjir rob di kawasan pesisir Kota Semarang.

"Masalah rob, intinya tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah. Karena, melihat pendanaan ini kan tidak ringan," jelasnya kepada awak media, Selasa (13/12/2022).

Menurutnya, pemerintah daerah mempunyai keterbatasan soal pendanaan untuk mengatasi banjir rob di kawasan pesisir Kota Semarang.

Baca juga: Derita Warga Terdampak Rob, Dimiskinkan Keadaan hingga Kenangan Masa Lalu yang Direnggut Air laut

"Harus ada bantuan dari pusat, mengandalkan dana dari daerah. Saya kira tidak mampu," ujarnya.

Afif beranggapan, masalah banjir rob merupakan tanggung jawab bersama yang harus dikoordinasikan dengan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

"Kalau hanya dibebankan pemerintah daerah ya berat," paparnya.

Dia mengaku sering melakukan kajian dan studi banding bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terkait penanggulangan banjir rob di kawasan pesisir.

"Kita belum mendapatkan solusi yang tepat selain sabuk laut," ujarnya.

Afif menilai sabuk laut cukup efektif untuk penanggulangan banjir rob yang terjadi di daerah pesisir Kota Semarang.

"Tapi terkait dengan pendanaan kan saya kira berat. Misalnya ada skala prioritas lainnya diperhatikan, fokus ke pendidikan, urusan kesehatan dan lainnya," imbuhnya.

Saat melakukan pertemuan di kawasan pesisir, banyak warga yang mengusulkan sabuk laut dan pos pemantau untuk mengetahui air rob.

"Kelau membangun seperti itu hanya dengan anggaran daerah berat pastinya," paparnya.

Baca juga: Banjir Rob Masih Bayangi Pesisir Jakarta hingga 9 Desember