Alokasi APBN 2023 Jateng Rp 104 Triliun, Ganjar: PR Kita Makin Berat 2023, SDM Mesti Kita Gaspol

SEMARANG, KOMPAS.com - Jawa Tengah mendapat alokasi belanja APBN 2023 sebesar Rp104,28 triliun, terdiri dari alokasi belanja lembaga sebesar Rp 38,28 triliun, dan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 66 triliun.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengungkapkan, meski penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kali ini menjadi yang terakhir baginya, ia tetap mengajak semua pihak bersemangat mengelola anggaran dengan benar.

"PR kita makin berat ke 2023, tapi tidak perlu ditakuti. Karena satu, SDM mesti kita gaspol. Investasi banyak tapi SDM dari tempat lain ya merugikan bagi kita,” tegas Ganjar dalam keterangan yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Dana Pemprov Jateng Sebesar Rp 2,062 Triliun Mengendap di Bank, Ganjar Ungkap Penyebabnya

Hal itu disampaikannya di acara Penyerahan DIPA Petikan dan Petikan Buku Daftar Alokasi TKD Provinsi Jawa Tengah, di Gradhika Bhakti Praja, Selasa (6/12/2022).

Pihaknya sekaligus mengingatkan penanganan kemiskinan ekstrem dan pemerataan akses pendidikan gratis di Jateng pada 2023 mendatang.

Dari pertemuannya dengan Wapres RI Ma'ruf Amin, ia mendapat juga pesan untuk meningkatkan reformasi birokrasi tematik salah satunya dengan mal pelayanan publik. Lalu penurunan angka stunting di Jateng yang harus dikebut.

Kemudian, Ganjar mengingatkan daerah yang masih punya dana mengendap di bank agar segera digunakan. Meskipun dari hasil pengecekannya, dana belum terserap itu berasal dari anggaran yang memang tidak diutak-atik.

Misalnya dana atau anggaran cadangan untuk Pilkada dan dana di RSUD yang asalnya dari klaim Pandemi Covid-19 yang anggarannya baru diterima di akhir tahun 2021.

"Itu baru bisa dipakainya lama sekali, (nunggu) perubahan, jadi akhir tahun berikutnya. Maka saya usul agar regulasinya diubah, begitu itu masuk dalam hal seperti itu boleh digunakan," tuturnya.

Ia menekankan anggaran itu harus dimaksimalkan pada tercapainya tujuan kemandirian pangan dan energi. Lalu penanganan stunting dan kemiskinan.

"Agar di 2023 kita itu kita punya daya, punya kekuatan, punya sumber yang baik. Kalau dikelola dengan baik maka sebenarnya di tengah sulitnya situasi dunia kemandirian kita diuji dan bisa kita tunjukkan," tegasnya.

Adapun Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPb, Taukhid mengatakan Jateng mengalami pertumbuhan ekonomi dengan tren positif di atas 5 persen selama 4 triwulan berturut sejak triwulan IV tahun 2021.

"Perkembangan inflasi relatif stabil dibandingkan dengan daerah lain dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,81 persen (yoy) di November dari sebelumnya 6 persen di bulan Oktober 2022," pungkasnya.

Baca juga: Pemprov Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi, Ganjar Siap Kejar Target Predikat AA