Soal Tambang Ilegal, Bupati Klaten: Intinya Saya Terima Kasih dengan Mas Gibran

KLATEN, KOMPAS.com - Bupati Klaten Sri Mulyani mengapresiasi langkah cepat bebrbagai lembaga terkait penanganan adanya dugaan tambang ilegal di wilayah Klaten.

Hal ini juga tidak lepas dari dukungan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Cuitan Gibran 'backingannya ngeri' soal tambang ilegal di Klaten langsung mendapat respons dari berbagai pihak.

Selain dari Kepolisian Resor (Polres) Klaten, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga langsung merespons dengan cepat adanya dugaan tambang ilegal di wilayah Klaten.

Bahkan, Ganjar sampai mengadakan rapat koordinasi (rakor) menyikapi persoalan tambang ilegal yang marak di wilayah Jawa Tengah.

"Intinya saya terima kasih dengan Mas Gibran. Dengan cuitan itu Mas Gibran kita pemimpin memang tidak hanya hadir secara fisik. Tapi pemimpin hadir secara dunia maya. Di medsos kan pelayanan juga kan itu," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Polda Jateng Pastikan Tak Ada Anggota Polri yang Bekingi Tambang Ilegal di Klaten

"Alhamdulillah, dengan cuitan Mas Gibran dan memang saya dulu pernah cerita dengan Mas Gibran bagaimana dibantu untuk matur sama Bapak Presiden. Saat itu ya respons Mas Gibran dalam tentunya menanggapi aduan itu saya apresiasi. Harapan saya dengan viralnya ini segera ada lah tindakan dari yang terkait untuk terjun ke Klaten untuk dilakukan penertiban," sambung dia.

Sri Mulyani mengatakan memang ada rakor bersama Gubernur Ganjar menyikapi persoalan tambang ilegal di wilayah Jawa Tengah. Namun karena padatnya agenda, dirinya tidak bisa ikut hadir dan diwakili oleh Wakil Bupati.

"Kemarin kebetulan saya tidak hadir karena memang barengan ada acara padat sekali di Klaten sudah terjadwal tidak bisa ditinggal. Saat itu yang hadir Pak Wakil Bupati. Pak Wakil menyampaikan daerah tertekan (adanya dugaan tambang ilegal), ya sudah kan terwakili," ungkap dia.

Pihaknya mengakui kesulitan menertibkan tambang ilegal di wilayah Klaten. Sehingga membutuhkan kerja sama dan kolaborasi semua pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kebupaten.

"Sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja atau provinsi atau kabupaten. Tapi ini harus berkolaborasi, kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau kabupaten untuk sama-sama menertibkan tambang-tambang ilegal di Klaten," jelas dia.

"Saya diajak juga senang sekali. Saya tunjukkan daerah yang paling rawan. Kalau ke Girpasang itu kan banyak sekali, sudah luar biasa dalamnya itu, sudah tidak bisa ditoleransi lagi sebenarnya. Memang harus segera ditangani nanti akan menimbulkan korban jiwa, akan menimbulkan bencana kalau itu tidak segera ditangani," tambah dia.

Baca juga: Soal Tambang Ilegal, Ganjar: KPK dan Bareskrim Saya Minta untuk Turun

Selain bisa menimbulkan korban jiwa dan bencana, lanjut dia ,apabila tanah itu terus digali maka akan membuat sumber mata air di wilayah Klaten berkurang.

"Padahal mata air di Klaten itu mengaliri PDAM Solo. PDAM Solo itu kan mata airnya ngambilkan di Klaten. Kalau tambang ini tidak ditertibkan maka akan berdampak dengan debit air yang keluar dari sumber-sumber mata air yang ada di Klaten," kata Sri Mulyani.