REMBANG, KOMPAS.com - Bupati Rembang Abdul Hafidz ikut memantau jalannya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mengajak pemangku kebijakan untuk berdialog di depan gedung DPRD Rembang yang berlokasi di pinggir Jalan Pantura Rembang.
Usai mendengarkan aspirasi yang disampaikan para mahasiswa, Abdul Hafidz kemudian memberikan pernyataannya di depan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi tersebut.
Baca juga: Hidup Pengendara Ojol di Makassar Makin Sulit, Pendapatan Tak Sebanding dengan Pengeluaran
Menurutnya, kenaikan BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan yang sangat berdampak pada masyarakat kecil.
"Aspirasi kalian memang logis dan akan kami sampaikan ke pemerintah pusat melalui DPRD, dan DPRD bisa menindaklanjuti ke DPR RI," ucap Hafidz dengan nada santai di lokasi, Kamis (8/9/2022).
Sebagai kepala daerah, Hafidz mengatakan jajarannya hanya tunduk dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Meski demikian, dirinya menjanjikan kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk terus menyampaikan aspirasi yang para demonstran serukan.
"Mudah-mudahan aspirasi adik-adik sekalian dapat diterima dengan bijak oleh DPR RI," kata dia.
Baca juga: Pedemo Tolak Harga BBM Naik Memaksa Masuk Gedung DPRD Jateng, Sempat Terjadi Kericuhan
Usai memberikan pernyataan terhadap tuntutan dari pendemo, Hafidz beserta jajaran forkopimda diminta untuk melakukan tanda tangan di bawah surat tuntutan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, tak lebih dari 100 mahasiswa Rembang, Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi terkait naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).
Mereka melakukan aksi di jalan Pantura Rembang, tepatnya di depan Kantor DPRD Kabupaten Rembang, pada Kamis (8/9/2022).
Salah seorang orator aksi, Riza Rino Lanuardi mengatakan, aksi demonstrasi kali ini menolak kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
"Tentunya kita menolak adanya kenaikan BBM," ucap Riza di lokasi.
Menurutnya, banyak masalah yang mestinya harus diselesaikan oleh pemerintah secara tuntas, bukan untuk malah menambah masalah dengan menaikkan harga BBM.
"Kami juga meminta pemerintah untuk memberantas mafia minyak," kata dia.
Pada kesempatan tersebut, mereka juga menolak untuk diajak audiensi di dalam gedung DPRD, karena tidak semua demonstran diizinkan untuk masuk ke dalam gedung.
Sehingga, mereka tetap memilih untuk tetap menggelar aksi di depan DPRD dan mengutarakan sejumlah tuntutannya di atas secarik kertas.
"Kita ingin audiensi di tengah jalan," ujar Sekretaris PC PMII Kabupaten Rembang tersebut.
Bahkan, para mahasiswa tersebut juga sempat memblokade jalan Pantura yang terletak di Kabupaten Rembang tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.