Survei Indeks Integritas KPK: Papua dan Papua Barat Terendah

JAYAPURA, KOMPAS.com - Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2021 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kinerja pemerintahan menunjukkan Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang memiliki indeks paling rendah.

Bahkan kedua provinsi yang berada dalam satu pulau tersebut, masuk dalam kategori sangat rentan tindak pidana korupsi.

"Indeks rata-rata Papua dan Papua Barat 64 atau yang terendah dibanding wilayah lain di Indonesia," ujar Kepala Satuaan Tugas 1 Pencegahan KPK Tri Gama Reva di Jayapura, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: 3 Penjabat Kepala Daerah di Papua Barat Dilantik oleh Gubernur

Bahkan untuk data per kabupaten/kota, hasil SPI 2021 menunjukkan bahwa kabupaten dengan indeks terendah berasal dari Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Mamberamo Raya.

"Indeks integritas nasional terendah ada di Kabupaten Mamberamo Raya dengan nilainya hanya 42 yang artinya sangat rentan," kata Gama.

Sebagai ibu kota dari Provinsi Papua, indeks integritas nasional  Kota Jayapura pun masih tergolong rendah dan tergolong rentan terhadap tindak pidana korupsi.

"Kalau Kota Jayapura itu 70,1, masih di bawah indeks nasional yang nilainya 72,4 dan tergolong rentan korupsi," cetusnya.

 KPK pun memberi saran kepada seluruh pemerintah daerah agar indeks integritasnya bisa meningkat.

Baca juga: Pengungsi Papua: Kita Mau Tinggal di Sini Sampai Kapan, Mama?

Salah satu yang terpenting adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

"Sarannya, melakukan review terhadap berbagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan. SPI dapat menjadi alat ukur dampak yang dihasilkan. Lalu, optimalisasi teknologi dalam proses layanan/pelaksanaan tugas," kata Gama.

Selain itu, Gama memastikan pada tahun ini, KPK akan kembali menggelar SPI yang akan dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

"Ada tujuh elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi," tuturnya.

Baca juga: Marak Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Tambrauw Papua Barat, Kapolres: Saya Perintahkan Ditindak

Sementara Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengakui bahwa upaya modernisasi setiap layanan kemasyarakatan belum cukup untuk meminimalisasi risiko terjadinya korupsi.

Menurut dia, selama ada oknum ASN atau pejabat yang sudah sering melakukan aksi korupsi, maka sulit untuk menghindari tindak pidana tersebut.

"Selain memaksimalkan layanan berbasis teknologi, mengubah prilaku yang agak berat. Kami pemerintah kota dari waktu ke waktu terus berupaya memberikan layanan terbaik untuk masyarakat," kata Pekey.