Melihat Semarak Merah Putih di Provinsi Baru Papua Selatan

MERAUKE, KOMPAS.com - Momentum perayaan HUT Ke-77 RI menjadi istimewa bagi masyarakat di wilayah selatan Provinsi Papua.

Dengan pengesahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada 25 Juli lalu, membuat HUT RI tahun ini menjadi perayaan pertama di provinsi tersebut. 

Provinsi Papua Selatan meliputi wilayah administrasi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, serta Kabupaten Boven Digoel.

Bendera merah putih tampak memenuhi seluruh penjuru Kota Merauke yang akan menjadi Ibu Kota Provinsi Papua Selatan.

Baca juga: 4 Kabupaten Sepakati Dana Hibah Senilai Rp 50 Miliar untuk Provinsi Papua Selatan

Program pembagian 10 juta bendera merah putih dari Kementerian Dalam Negeri seolah menjadi pelengkap di tengah euforia pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Sejatinya program tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun penyerahan simbolis dilakukan di Merauke pada 12 Agustus, Banda Aceh 13 Agustus dan Jawa Timur 14 Agustus.

Menumbuhkan patriotisme

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tiba di Merauke pada Jumat (12/8/2022) pagi, menyatakan, pembagian bendera merupakan upaya untuk meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme masyarakat.

Oleh karena itu, ia menginginkan kegiatan tersebut dipublikasikan seluas-luasnya agar tujuannya tercapai.

"Kalau tidak ada seremonial tidak ada pemberitaan, makanya supaya gemanya ada perlu kegiatan seremonial," ujarnya di Merauke, Jumat.

Baca juga: Resmi Jadi Provinsi Baru, Ini Profil Papua Selatan

Pemilihan Merauke, sambung Tito, karena daerah tersebut merupakan daerah paling timur di Indonesia dan dianggap memiliki nilai simbolik yang tinggi.

Tito menegaskan, para puncak perayaan HUT Ke-77 RI, bendera merah putih harus terpasang di seluruh Indonesia, termasuk wilayah pelosok.

Dalam kesempatan itu, mantan Kapolri ini juga menjelaskan maksud pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Selain berasal dari aspirasi masyarakat, Presiden Joko Widodo juga memberi perhatian khusus bagi Papua yang sebagian besar wilayahnya mengalami keterlambatan pembangunan.

Untuk itu, pemekaran dianggap menjadi solusi untuk mengatasi tersebut.

"Dengan ketertinggalan pembangunan, bapak presiden kemudian memberikan prioritas bagi Papua untuk pemekaran. Pemekaran lebih banyak memberikan dampak positif, di situ akan pemangkasan birokrasi dan lainnya," tutur Tito.

Baca juga: Pasokan Solar Terbatas, Kendaraan Antre Panjang di Merauke