Kompas.com - 28/05/2022, 06:40 WIB

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS.com – Sosialisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, terhadap warga setempat ternyata tidak berjalan dengan baik.

Salah seorang warga Desa Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bernama Suariun (58) mengaku, tak ada seorang pun dari perwakilan pemerintah yang memberitahu bahwa lahannya masuk ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara.

Ia justru mengetahui informasi itu dari tetangga yang lahannya juga masuk ke dalam KIPP.

"Enggak tahu saya (lahan masuk KIPP). Enggak ada yang kasih tahu. RT enggak kasih tahu, Bu Lurah juga enggak," ujar Suariun ketika Tim Kompas.com mendatangi kediamannya, baru-baru ini.

"Saya tahunya malah dari tetangga. Dia ribut-ribut katanya di sini mau untuk IKN. Dia nanya ke saya, Bude tahu enggak di daerah sini mau dimasukin jadi IKN? Enggak tahu, saya bilang," lanjut dia.

Baca juga: Warga IKN Minta Kompensasi Menguntungkan: Bila Tidak, Saya Akan Bertahan!

Atas kabar tersebut, Suariun yang sehari-hari menjaga kios kecil di depan rumahnya bertanya ke Ketua RT.

Dari Ketua RT lah Suariun mendapatkan kepastian bahwa lahan miliknya masuk ke dalam KIPP Ibu Kota Nusantara. Suariun cukup terkejut dengan kabar itu.

"Ya jujur saja kaget. Karena dulu pernah ada berita bahwa pembangunan IKN di Kaltim enggak ganggu warga, tapi ternyata kena. Ya kagetlah," ujar Suariun.

Sontak, kekhawatiran melanda Suariun. Ia takut pembangunan IKN bakal membuat hidupnya susah di masa mendatang.

Apalagi, rumah tempat ia bernaung saat ini nyaris rampung seratus persen. Ia sangat menyayangkan bila akhirnya terpaksa meninggalkan rumah yang dibangunnya perlahan-lahan sejak 2011 itu. 

"Sudah lama kepingin punya rumah. Baru ini. Ini pun belum jadi sempurna, tapi sudah senang tinggal di sini. Nah, kalau ada IKN, mau enggak mau kita (pergi) ya," ujar Suariun.

Saat ditanya setuju atau tidak Suariun dengan pembangunan IKN, ia tak bisa memilih jawabannya.

"Kalau mau dibilang enggak setuju, tapi ini pemerintah, ya kan? Jadi, ya saya enggak bisa ngomong apa-apa. Pasrah juga enggak. Enggak taulah, enggak bisa ngomong aku," ujar Suariun.

Di tengah ketidakberdayaan terhadap keadaan itu, Suariun hanya bisa berharap pembangunan IKN tidak justru menyulitkan kehidupannya.

Diketahui, wilayah Ibu Kota Nusantara ditetapkan terbagi atas tiga wilayah perencanaan. Pertama, yakni KIPP seluas 6.671 hektare. Kedua, zona dua kawasan IKN seluas 56.180 hektare. Ketiga, kawasan pengembangan IKN seluas 199.962 hektare.

Untuk pembangunan tahap pertama periode 2022-2024, pembangunan akan menyasar KIPP terlebih dahulu.

Di dalam KIPP sendiri, terdapat area permukiman yang terdiri dari dua desa, yakni Kelurahan Pemaluan dan Desa Bumi Harapan.

Meski demikian, tidak seluruh permukiman di dua desa itu masuk ke dalam KIPP. Hanya sekitar 60 hingga 70 persen daja dari dua desa itu yang masuk ke dalam KIPP. Selebihnya masuk ke zona dua IKN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Pimpin Sementara Kabupaten Pemalang, Wabup Tak Tahu Kegiatan Mukti Agung Wibowo Sebelum Ditangkap KPK

Regional
Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Kabar Gembira, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Kaltim, Begini Skemanya

Regional
DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

DPRD Makassar Dukung Wali Kota, Kiranya Presiden dan Menhub Bisa Mendengar

Regional
Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Kronologi Penemuan Mayat yang Jatuh ke Selokan Sriwijaya Semarang

Regional
Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Paket Narkoba yang Hendak Dikirim ke Lapas Baubau Berhasil Digagalkan

Regional
Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Soal Pelecehan di Magelang, Keluarga Brigadir J: Skenario Ferdy Sambo Lucu, Berbelit-belit

Regional
Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Sebar Foto Bugil Pacar, Pria di Ende Terancam 6 Tahun Penjara

Regional
Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Ketika Gibran Murka, Lepas Paksa Masker Paspampres yang Pukul Sopir Truk Saat Minta Maaf

Regional
Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Mobil Brio yang Dikemudikan Polisi di Maluku Tengah Tabrak Pohon, Satu Penumpang Tewas

Regional
695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

695 Hewan Ternak Terjangkit PMK di Sumbawa, 4 Ekor Mati

Regional
Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Temukan 2 Ekor Monyet dalam Kondisi Mengenaskan di Kompleks FPIK Unsoed, Relawan Turun Tangan

Regional
Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Diduga Korupsi DAK Rp 1,2 Miliar di 28 SMP, Kepala Dinas Pendidikan Gunung Mas Diamankan

Regional
Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Temuan Minyak Bumi Baru di Perairan Malaka NTT, Dinas ESDM Akan Bersurat ke Pusat

Regional
Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Cicipi Kuliner Sorgum Kreasi SMK PGRI 2 Kudus, KSP Moeldoko: Rasanya Enak dan Punya Nilai Jual

Regional
Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Pupuk Subsidi untuk Sawit Dicabut, Pupuk Palsu Mulai Beredar dan Sulit Dideteksi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.