Namun terkait pos pantau yang dibangun dengan CSR perusahaan, ia baru mendengar dan butuh informasi lebih banyak.
"Saya baru dua minggu menjabat di Ekbang. Saya akan melaporkan kondisinya ke pimpinan untuk merumuskan kebijakan lanjutan terkait pos pantau Sei Ular. Hubungannya kan dengan APBD yang tidak bisa ujug-ujug dialokasikan untuk itu. akan kita bahas sesegera mungkin," jawabnya.
Sebelumnya, Pemerintah Daerah Nunukan Kalimantan Utara berinisiatif membangun pos jaga di pinggir sungai, tak jauh dari lokasi rawan, yang kerap terjadi penangkapan WNI oleh aparat keamanan Malaysia.
Inisiatif tersebut didasari pada regulasi apabila menunggu bantuan pusat, butuh waktu lama untuk realisasinya.
Pejabat bagian Ekonomi dan Pembangunan sebelumnya, Muhtar mengatakan, inisiatif ini juga didasari pada keluhan warga masyarakat yang tidak puas dengan pembatasan arus lalu lintas kapal rute Nunukan–Sei Ular dan sebaliknya.
"Sementara pos jaga terdekat, ada di Sei Kaca dengan jarak sekitar 12 mil. Jika ada pos jaga lebih dekat, antisipasi bisa lebih cepat dan pergerakan lebih efektif," kata Muhtar saat itu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.