Perangi Stunting, Pemkab Manggarai Timur Bentuk Tim Khusus

BORONG,KOMPAS.com- Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan kasus stunting cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Stunting dan masalah gizi dianggap sebagai sebuah ancaman yang sangat besar, karena memberi konsekuensi pada menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan ini menjadi fokus perhatian dan membutuhkan penanganan serius secara bersama-sama oleh setiap pemangku kepentingan, baik pada level pusat, provinsi bahkan semua kabupaten/kota.

Baca juga: Cerita Kepala Desa dan Warga di Manggarai Timur, Rawat Sumber Mata Air dengan Tanam Anakan Bambu

Bupati Manggarai Timur, Andreas mengungkapkan, kasus stunting di Kabupaten Manggarai Timur memang terjadi di beberapa desa-desa.

“Ada beberapa desa yang jumlah kasusnya tinggi dan ada beberapa desa dengan jumlah kasus yang rendah. Tentu hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor demografis, serta sarana dan prasarana kesehatan," tutur Andreas, Jumat (25/3/2022).

"Desa yang jumlah kasusnya tinggi itu ditetapkan sebagai loco stunting, sehingga bisa diintervensi secara khusus. 2019, posisi kasus stunting sebesar 18,7 persen lalu turun di tahun 2020 sebesar 16,3 persen, lalu pada bulan Agustus tahun 2021 sebesar 13,7 persen, dan pada bulan Februari 2022 ini menjadi 11,6 persen," ungkap dia.

Andreas menambahkan bahwa target RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 itu menjadi 7 persen.

Bayi yang ditimbang pada bulan Februari tahun 2022 ini mencapai 23.787 bayi, dan yang didapati stunting berjumlah 2.766 bayi (11,6%).

“Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menekan jumlah stunting ini adalah dengan membentuk Tim Pendamping Warga (TPW) yang dibentuk Januari tahun 2022 kemarin," katanya.

Baca juga: Jokowi: Angka Stunting Harus di Bawah 14 Persen pada 2024, Jangan Luput

Tim ini terdiri dari bidan, kader kesehatan, dan tim PKK. Tim ini ada di setiap desa.

Tim  diharapkan dapat membantu pemerintah daerah yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menekan jumlah stunting.

"BKKBN dan kepala desa juga diharapkan untuk bisa mengintervensi secara dini keluarga-keluarga baru sehingga bisa dicegah sedini mungkin”, tegas Andreas.

Baca juga: Jokowi: Stunting Tidak Hanya Urusan Gizi Anak, tetapi Dimulai dari Calon Pengantin

Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Iwan M. Pellokila, mengatakan bahwa masalah stunting ini bukan semata-mata urusan kesehatan.

Masalah stunting ini adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang, jika dibandingkan dengan umur, sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO.

“Banyak faktor multidimensional yang menyebabkan dan mempengaruhi adanya stunting, seperti kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, menderita penyakit infeksi yang berulang, hygiene dan sanitasi buruk, akses pangan, pola asuh anak, ketersediaan air bersih, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan yang rendah dan sebagainya," tuturnya.

Pellokila menyampaikan bahwa keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap persoalan gizi setiap anggota keluarganya.

Peran orangtua sangat diperlukan dalam mendidik dan mengawasi langsung akan asupan gizi yang diberikan kepada anak agar seimbang.

“Mesti diingat bahwa asupan gizi pada anak sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak, karena usia-usia pertumbuhan anak sangat menentukan tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitasnya”, ungkap Pelokila.

Baca juga: Bertolak ke NTT, Jokowi Akan Tinjau Percepatan Penurunan Stunting hingga Tanam Jagung

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Heremias Dupa, menyatakan bahwa tren data stunting dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 sangat menarik.

Sebab, target RPJMD sudah mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini dimulai dari komitmen dan politik kepemimpinan lima tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

“Jika kita melihat pada angka ini, maka sangat menarik karena kerja keras kita dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Manggarai Timur ini sudah mencapai angka ideal karena target RPJMD sampai tahun 2024 itu berada di angka 7,5 persen”, ungkap Dupa.

Dupa mengungkapkan bahwa selain faktor kesehatan ada juga faktor non-kesehatan, misalnya program rumah layak huni.

Dari 56.000 rumah, ada 13.000 rumah yang sudah diintervensi dari tahun ke tahun kecuali tahun 2022 karena ada permasalahan petunjuk teknis yang datang terlambat karena sudah ada penetapan APBD.

“Sanitasi juga menjadi salah satu faktor nonkesehatan selain air bersih dan kota layak anak. Itu semua merupakan komitmen dari visi dan misi Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024. Memang kita sedikit gelisah karena ini merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, generasi unggul dan bonus demografi menuju 2045," jelas Dupa.