Di Tengah Pandemi dan Bencana, Pimpinan DPRD Sumbar Anggarkan Rp 3,5 M untuk Mobil Dinas Baru

PADANG, KOMPAS.com-Di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan Sumatera Barat dilanda musibah gempa bumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menyiapkan anggaran Rp 3,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru pimpinan.

Mereka adalah Ketua DPRD Sumbar Supardi dari Partai Gerindra dengan dua mobil, Irsyad Syafar (PKS), Suwirpen Suib (Demokrat) dan Indra Dt Rajo Lelo (PAN) masing-masing satu mobil.

"Benar ada total Rp 3,5 miliar untuk lima mobil dinas pimpinan DPRD," kata Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis yang dihubungi Kompas.com, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Polisi Sita Mobil Dinas Wakil Wali Kota Tanjungpinang

Menurut Raflis, saat ini sudah masuk dalam Rencana Umum Pengadaan dan segera dilaksanakan.

"Nanti bisa dalam bentuk lelang atau e-Katalog pengadaannya," jelas Raflis.

Sementara Ketua DPRD Sumbar Supardi menyebutkan pengadaan mobil dinas baru itu sebenarnya sudah lama direncanakan.

"Sudah lama dan selalu kita tunda. Usai dilantik tahun 2019, sempat diusulkan di tahun 2020 tapi pandemi Covid-19. Begitu juga 2021. Baru tahun ini diusulkan lagi," kata Supardi.

Pengusulan itu, kata Supardi dikarenakan kondisi mobil dinas pimpinan sudah ada yang rusak.

"Maklum, itu mobil dinas dari pimpinan periode lama. Mobil itu keluaran tahun 2017 sehingga sudah pantaslah ditukar," kata Supardi.

Baca juga: Setahun Pimpin Solo, Gaya Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Tempat Bermasalah Disorot

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat  mengaku pihaknya tak bisa menerima pengadaan tersebut.

Secara tegas, Hidayat menyatakan, Gerindra menolak pengadaan mobil baru tersebut.

“Dengan kondisi APBD saat ini, PAD tidak naik signifikan, Dana transfer berkurang, masyarakat ditimpa bencana gempa, kebutuhan belanja untuk kepentingan masyarakat banyak, tidak ada urgensinya membeli mobil dinas baru, apalagi mobil mewah begitu,” kata Hidayat.

Hidayat memastikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yang berasal dari Gerindra menolak pengadaan mobil baru tersebut.

"Kami melihat, mendengar dan menyerap kondisi masyarakat yang kesulitan akibat pandemi. Tak elok bermewah-mewahan ditengah kesulitan masyarakat seperti sekarang,” kata Hidayat.

Menurut Hidayat, pengadaan mobil baru tidak memiliki urgensi sama sekali.

“Instruksi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto sudah jelas. Setiap kader, baik yang ada di legislatif maupun eksekutif harus mengedepankan kesederhanaan serta memanfaatkan akses serta sumber daya dan fasilitas yang sudah disediakan negara dari APBD, kecuali memang sangat urgen," kata Hidayat.

Pengadaan mobil dinas menurut Hidayat belum terlalu urgen dan rasanya pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD tersebut tepat untuk ditunda dulu.