Berawal dari Sidak, Ini Kronologi Penemuan 1,1 Juta Kg Minyak Goreng di Deli Serdang

Penjelasan pihak perusahaan

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) memberikan klarifikasi terkait isu 1,1 juta kilogram minyak goreng kemasan di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Pihak PT SIMP selaku produsen minyak goreng tersebut menyatakan, minyak goreng itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mi instan perusahaannya.

"Pabrik minyak goreng kami memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng pabrik mi instan Grup perusahaan kami yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk di Deli Serdang. Hal ini demi memastikan kebutuhan pangan tersedia suplainya dengan baik," tulis manajemen PT SIMP dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/2/2022).

Baca juga: 1,1 Juta Kg Minyak Goreng Kemasan Ditimbun di Sebuah Gudang di Sumut

Anak perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) itu menjelaskan total 1,1 juta kg minyak goreng setara dengan 80 ribu karton.

Jumlah itu merupakan total minyak goreng pengiriman dalam waktu 2 sampai 3 hari.

"Semua stok yang tersedia, merupakan pesanan dan siap untuk distribusikan ke para pelanggan kami untuk beberapa hari ke depan," ucap dia.

Manajemen PT SIMP menjelaskan hasil produksi minyak goreng di Pabrik Lubuk Pakam Deli Serdang utamanya digunakan untuk kebutuhan pabrik mi instan Indofood di wilayah Sumatera yakni sebesar 2.500 ton per bulan.

Baca juga: Warga Curhat soal Minyak Goreng hingga Kedelai, Ini Jawaban Ridwan Kamil

Selain itu, hasil produksi minyak goreng juga diproses menjadi minyak goreng bermerek dalam berbagai ukuran, terutama kemasan 1 liter dan 2 liter sebanyak 550 ribu karton perbulan.

Adapun distribusi minyak goreng itu dikirim ke distributor dan pasar modern perusahan yang berada di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan Jambi.

"SIMP sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia senantiasa mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan peraturan Kementerian Perdagangan," tegasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Daniel Pekuwali, Rahel Narda Chaterine | Editor : Pythag Kurniati, Bagus Santosa)