Kompas.com - 19/11/2021, 12:20 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) telah umumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 naik sebesar 4,30 menjadi Rp 1.840.951,53.

Selain itu, HB X juga mengumumkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2022.

Dari lima kota dan kabupaten di DIY, Gunungkidul jadi daerah yang paling tinggi kenaikan UMK-nya.

Baca juga: Sultan HB X Umumkan UMP 2022 DIY Naik 4,30 Persen Jadi Rp 1.840.951,53

Disusul Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul.

"(UMK) Gunungkidul Rp 1.900.000 naik Rp 130.000 atau 7,34 persen," kata HB X di Kompleks Kepatihan Kota Yogyakarta, Jumat (19/11/2021).

Untuk Kota Yogyakarta, UMK 2022 ditetapkan menjadi Rp 2.153.970. Jumlah itu naik Rp 84.440 atau 4,08 persen dari tahun 2021.

Kabupaten Sleman, UMK 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.001.000. Jumlah itu naik Rp 97.500 atau 5,12 persen dari tahun 2021.

Baca juga: Tolak UMP 2022 Versi Kemenaker, Buruh Tuntut Hal Ini ke Pemprov DIY

Kabupaten Bantul menjadi Rp 1.916.848, naik Rp 74.388 atau 4,04, persen. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo Rp 1.904.275, naik Rp 99.275 atau 5,50 persen.

HB X menyatakan, besaran kenaikan ini diputuskan setelah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, dan banyaknya anggota rumah tangga.

Pertimbangan itu didasari Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan, dan Surat Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum tahun 2022.

Dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur soal kenaikan UMP ini, juga terdapat klausul yakni UMP tidak diperbolehkan untuk ditangguhkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Dalam SK Gubernur ada klausul UMP tidak boleh ditangguhkan seperti kemarin, dan tidak boleh membayar di bawah UMK, karena nanti kalau dilakukan ada aturan hukumnya sendiri. Ada undang-undang yang mengaturnya," kata dia.

Baca juga: Perekonomian Lokal Tumbuh 4 Persen, Pemprov DIY Janjikan Kenaikan UMP pada 2022

Menurut Sultan, dengan adanya klausul tersebut diharapkan para pengusaha dapat memahami adanya konsekuensi jika tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Biar nanti mereka (pengusaha) melihat undang-undangnya sendiri, dengan begitu saya ingin mengingatkan untuk mau melihat aturan perundangan yang ada. Baik yang sifatnya administratif, maupun melanggar ketentuan yang sudah diputuskan," kata Sultan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harimau Teror Warga di Kota Sungaipenuh, 7 Anjing Hilang Diduga Dimangsa Si Belang

Harimau Teror Warga di Kota Sungaipenuh, 7 Anjing Hilang Diduga Dimangsa Si Belang

Regional
Dapat 600 Dosis, Vaksinasi PMK Dimulai dari Sentra Pemasok Sapi Terbesar di Magelang

Dapat 600 Dosis, Vaksinasi PMK Dimulai dari Sentra Pemasok Sapi Terbesar di Magelang

Regional
Didesak Mundur 5 Parpol Pengusung, Ini Respons Wakil Wali Kota Tegal

Didesak Mundur 5 Parpol Pengusung, Ini Respons Wakil Wali Kota Tegal

Regional
Begini Cara Admin Bank Riau-Kepri Curi Uang Nasabah Sampai Rp 5 Miliar Sejak 2 Tahun Lalu

Begini Cara Admin Bank Riau-Kepri Curi Uang Nasabah Sampai Rp 5 Miliar Sejak 2 Tahun Lalu

Regional
Kapal Wisata Tenggelam di Perairan Taman Nasional Komodo, 1 Orang Meninggal dan 1 Masih Dicari

Kapal Wisata Tenggelam di Perairan Taman Nasional Komodo, 1 Orang Meninggal dan 1 Masih Dicari

Regional
2 Sepeda Motor dan 1 Mobil Terlibat Kecelakaan di Kartasura, Sopir Sempat Kabur

2 Sepeda Motor dan 1 Mobil Terlibat Kecelakaan di Kartasura, Sopir Sempat Kabur

Regional
Curi Motor Dinas PNS, Remaja 16 Tahun di Bima Ditangkap Polisi

Curi Motor Dinas PNS, Remaja 16 Tahun di Bima Ditangkap Polisi

Regional
Pengusaha Papan Bunga di Lampung Ditemukan Tewas Tertutup Daun Kering, Polisi Kejar Terduga Pelaku Pembunuhan

Pengusaha Papan Bunga di Lampung Ditemukan Tewas Tertutup Daun Kering, Polisi Kejar Terduga Pelaku Pembunuhan

Regional
Pembentukan Para-Para Adat Restorative Justice di Jayapura, Kejari Gandeng Kepala Suku hingga LMA

Pembentukan Para-Para Adat Restorative Justice di Jayapura, Kejari Gandeng Kepala Suku hingga LMA

Regional
Jelang Idul Adha, Wagub Jateng Instruksikan Pasar Hewan Dibuka

Jelang Idul Adha, Wagub Jateng Instruksikan Pasar Hewan Dibuka

Regional
Tinjau Pembangunan Bendungan Meninting, Menteri Basuki: Jangan sampai Merusak Lingkungan

Tinjau Pembangunan Bendungan Meninting, Menteri Basuki: Jangan sampai Merusak Lingkungan

Regional
Kasus PMK Tinggi, Pemprov Jambi Gelontorkan Rp 1,9 Miliar untuk Penanganan

Kasus PMK Tinggi, Pemprov Jambi Gelontorkan Rp 1,9 Miliar untuk Penanganan

Regional
Menteri Basuki Minta Penghijauan di Kawasan Mandalika Dioptimalkan

Menteri Basuki Minta Penghijauan di Kawasan Mandalika Dioptimalkan

Regional
Terungkap, Admin Bank Riau-Kepri Maling Uang 71 Nasabah Senilai Rp 5 Miliar untuk Judi Online

Terungkap, Admin Bank Riau-Kepri Maling Uang 71 Nasabah Senilai Rp 5 Miliar untuk Judi Online

Regional
Di Balik Kasus Suami Cekik Istri gara-gara Cekcok Masalah Penghasilan di Tulungagung

Di Balik Kasus Suami Cekik Istri gara-gara Cekcok Masalah Penghasilan di Tulungagung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.