Protes Krisis Iklim, 10 Patung Pejabat Ditenggelamkan di Daerah Terendam Rob

SEMARANG, KOMPAS.com - Kelompok peduli lingkungan menuntut komitmen pemerintah terkait penanganan krisis iklim di Jawa Tengah.

Mereka melakukan aksi protes di kawasan Tambak Rejo, Kota Semarang, yang menjadi salah satu daerah terdampak percepatan perubahan iklim.

Dengan menggandeng seniman dari Kota Semarang, mereka yang tergabung di Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Tengah menenggelamkan 10 patung tokoh para pemangku kebijakan.

Baca juga: Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Rob di Semarang

Patung dari manekin itu dilukis beberapa wajah pemimpin daerah yang seharusnya berperan dalam memberikan solusi atas dampak kerusakan lingkungan.

Patung-patung itu ditenggelamkan tak jauh dari pemukiman nelayan tepatnya di bekas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah tenggelam akibat banjir rob dan penurunan muka tanah.

KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Aksi protes penanganan dampak krisis iklim di Jawa Tengah. Aksi dilakukan dengan menenggelamkan 10 patung tokoh pejabat di bekas TPI Tambaklorok yang sudah diterjang rob, Jumat (5/11/2021).

Selain itu, bersama warga yang terdampak mereka juga melakukan aksi bentang spanduk di tengah-tengah kondisi rob bertuliskan "Selamatkan Kawasan Pesisir Jawa Tengah, Hentikan Solusi Iklim Palsu".

Direktur Eksekutif Walhi Jateng, Fahmi Bastian mengatakan aksi ini merespon terkait permasalahan krisis iklim yang dibahas dalam COP26 di Glasgow, Skotlandia.

"Menyikapi COP26 yang diselenggarakan di Skotlandia, di sana pimpinan dunia berkumpul bicara krisis iklim. Kita melihat bahwasanya di pesisir Jateng ada beberapa daerah rentan krisis iklim yang wilayahnya terancam tenggelam. Salah satunya Semarang dan ada Demak, Pekalongan," kata Fahmi ditemui di Tambak Rejo, Jumat (5/11/2021).

Baca juga: 5 Isu Utama KTT Iklim COP26 Glasgow Hari Kedua

Fahmi berharap agar pemerintah memiliki komitmen yang lebih jelas dan nyata demi kepentingan warga pesisir yang terdampak krisis iklim.

"Tidak hanya mementingkan perekonomian dengan terus membangun industri di pesisir. Yang terancam tidak hanya rakyat tapi juga bisa para pejabat," ungkap Fahmi.