Dituding Tebang Pilih kepada Pelanggar PPKM, Satpol PP: Itu Manusiawi...

KOMPAS.com - Aparat gabungan yang melakukan operasi yustisi dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jember, Jawa Timur, dianggap tebang pilih oleh warga.

Sebab, tidak semua pelanggar diberikan sanksi meski melakukan pelanggaran yang sama.

Keluhan terkait upaya penegakan hukum yang dianggap tidak adil tersebut salah satunya disampaikan oleh Susanto Tejo Kusumo.

Susanto yang merupakan pemilik bengkel di Jalan Trunojoyo tersebut diminta ikut sidang di Kantor Satpol PP dengan alasan melanggar PPKM Darurat karena masih nekat membuka usahanya.

Baca juga: Jalani Sidang Pelanggaran PPKM Darurat, Pemilik Bengkel di Jember: Seharusnya Ada Peringatan Dulu...

Padahal, banyak bengkel lain di daerahnya yang tetap buka tapi tidak diberikan sanksi serupa oleh aparat penegak hukum.

“Harusnya semua toko bengkel ditutup (bukan tempatnya saja),” tutur dia.

Menurutnya, penutupan tempat usaha selama PPKM Darurat berlangsung dianggap mematikan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ia minta untuk dievaluasi.

“PPKM itu kan pembatasan aja, ini penutupan, menurut saya salah kaprah,” tambah dia.

Baca juga: Bapak Jangan Pakai Seragam untuk Nindas Rakyat, Saya di Sini Cari Makan, Pak

Hal sama juga dikeluhkan Yohanes, warga lainnya yang mengikuti sidang PPKM Darurat bersama Susanto.

Ia dianggap bersalah dan diminta ikut sidang gara-gara masih membuka toko pada pukul 16.00 WIB.

Tapi anehnya, banyak toko lain yang juga melakukan hal serupa tidak diperlakukan demikian oleh petugas.

“Caranya tidak begini, harusnya disanksi semua. Kalau begini tebang pilih,” papar dia.

Baca juga: Pengakuan Tukang Bubur Setelah Bayar Denda PPKM Rp 5 Juta, Uangnya Diganti Orang yang Mengaku Hamba Allah

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Jember Erwin Prasetyo sata dikonfirmasi mengatakan, para pelaku usaha yang melanggar ketentuan PPKM Darurat disidang oleh hakim PN Jember.

Mereka dikenakan tindak pidana ringan dan sanksi dendanya maksimal Rp 500.000.

Adapun tudingan terkait penegakan hukum yang dirasa tebang pilih, menurutnya dianggap tidak benar.

Diakuinya tidak semua pelanggar dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu terjadi karena keterbatasan jumlah anggota di lapangan.

“Kenapa tidak merata, itu manusiawi sekali. Seperti warga diwajibkan pakai helm, tapi banyak tempat yang ada pelanggar,” terang dia.

Penulis : Kontributor Jember, Bagus Supriadi | Editor : Dheri Agriesta