Protes Kinerja Pemerintah, BEM Unnes Juluki Ma'ruf Amin "The King Of Silent"

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) mengkritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Widodo.

Sebelumnya, kritik pemerintah sempat diserukan oleh BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Kali ini, BEM KM Unnes melayangkan kritik tersebut kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Baca juga: Pelanggaran Selama PPKM Darurat di Yogya Lebih Tinggi Dibanding PPKM Mikro

Setelah Jokowi dijuluki The King of Lip Service, Ma'ruf Amin pun dijuluki sebagai King of Silent. Sedangkan Puan Maharani disebut The Queen of Ghosting.

Mereka melakukan aksi protes digital dengan mengunggah beberapa gambar petinggi negara di instagram @bemkmunnes antara lain Jokowi, Ma'ruf, dan Puan.

"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden," kata Presiden Mahasiswa BEM KM Unnes Wahyu Suryono Pratama dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Selama ini, Ma'aruf dinilai menihilkan eksistensinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya di masa pandemi.

"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," ujarnya.

Baca juga: Reaksi Wapres Maruf Amin Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes

Sedangkan, kritik terhadap Puan Maharani dilakukan karena memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi.

Mereka menilai Puan tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker) serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang dianggap cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.

"Di masa krisis yang disebabkan pandemi, yang notabene diperlukan peran parlemen dalam artikulasi kepentingan rakyat, DPR RI justru mengesahkan produk legislasi yang cenderung bertolak belakang dengan kepentingan rakyat," jelasnya.

Tak hanya itu, mereka juga menganggap Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.

"Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Misalnya perihal utang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi," ungkapnya.

Menurutnya, meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal.

Atas refleksi perilaku politik tersebut, BEM KM Unnes pun menyebut mereka sebagai Indonesia Political Troll.

"Sebagai pejabat publik dan politik, ketiganya tidak memiliki signifikansi yang jelas dalam menjalankan tugas-tugasnya, yang seharusnya berparadigma kerakyatan," jelasnya.