Khoiruddin mengatakan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang dipimpin AHY saat ini sangat tidak demokratis.
Seperti adanya aturan untuk permintaan izin majelis tinggi sebelum menggelar KLB.
"AD/ART itu sudah kami batalkan pada KLB kemarin, dan untuk 2/3 DPD, serta 1/2 DPC sebagai syarat untuk melakukan KLB, itu sudah terpenuhi. Lebih kurang ada 414 DPD dan DPC yang meminta dilakukan KLB," sebut Khoirudin.
Sementara itu, Partai Demokrat kubu AHY menunjuk Parlinsyah Harahap sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Padang Sidempuan.
"Sesuai dengan SK yang diberikan, saya dipercayakan pengurus DPP sebagai Pelaksana tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan," ujar Parlinsyah saat ditemui di Kantor Fraksi Partai Demokrat DPRD Padang Sidempuan, Selasa (9/3/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.