Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tifatul dan Suswono Siap Dicopot

Kompas.com - 18/06/2013, 16:08 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua politisi Partai Keadilan Sejahtera yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II, Tifatul Sembiring dan Suswono, mengaku siap dipecat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah PKS menentang kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Soal menteri diserahkan kepada Presiden. Diberi amanah, ya kita jalan. Kalau dicabut amanahnya, ya sudah selesai," kata Tifatul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (18/6/2013).

Tifatul mengatakan, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi partainya untuk keluar koalisi. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS menyerahkan tiga menteri PKS kepada Presiden.

Suswono mengatakan, dirinya berkali-kali sudah mengatakan siap untuk dicopot sebagai Menteri Pertanian. Isu pencopotan, kata dia, juga sudah muncul sejak tahun pertama menjabat.

"Isu reshuffle kan dari tahun kemarin. Jawabannya sama, reshuffle itu hak prerogatif Presiden, ada kasus maupun tidak. Kami ditugaskan untuk membantu Presiden. Kalau Presiden mengganti, kita hormati," kata Suswono.

Lantaran partai menyerahkan tiga menteri kepada Presiden, Suswono, dan Tifatul akan tetap loyal kepada Presiden. Apalagi, sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul menjabat Sekretaris Tim Sosialisasi BBM sehingga harus ikut menyosialisasikan rencana kenaikan harga BBM kepada rakyat.

Bahkan, Tifatul dan Suswono mengaku sudah menyosialisasikan alasan kenaikan harga BBM kepada internal partainya ketika rapat DPTP di Lembang, Bandung, pekan lalu. Nyatanya, Fraksi PKS di DPR tetap menentang kenaikan harga BBM.

Ketika disinggung keinginan internal koalisi agar PKS keluar dari koalisi, Tifatul santai. Pasalnya, PKS tidak berbicara dengan parpol koalisi, namun dengan Presiden. "Itu silakan saja mereka bicara seperti itu," pungkas calon anggota legislatif DPR itu.

Seperti diberitakan, Sekretariat Gabungan belum akan membahas sikap PKS saat ini. Setgab, termasuk Presiden, masih fokus kepada persiapan kenaikan harga premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.

Hanya, internal koalisi menganggap PKS telah melanggar code of conduct koalisi. Dalam code of conduct disebutkan, apabila tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama dalam koalisi, maka parpol yang bersangkutan dapat mengundurkan diri.

Jika tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaan dalam koalisi telah berakhir. Selanjutnya, Presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada dalam kabinet. Apakah Presiden akan mengganti tiga menteri PKS? Kita tunggu saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com