Ditendang Koalisi, Elektabilitas PKS Naik?

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tinggal menunggu surat resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk hengkang dari koalisi. Pemecatan PKS dari koalisi ini pun diperkirakan dapat mendongkrak elektabilitas PKS. PKS akan dianggap sebagai partai yang dizalimi pemerintah karena menolak kenaikan harga BBM.

Apa tanggapan PKS? Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan berpengaruh pada elektabilitas partainya. "Nggak ada pengaruhnya. PKS kan partai kader. Bagi kami, yang terpenting adalah soliditas internal, bukan citra partai," ujar Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

Taufik yakin soliditas kadernya dapat meningkatkan elektabilitas partai. Menurutnya, stigma PKS terzalimi hanyalah pandangan orang lain. PKS, kata Taufik, tidak sengaja menempatkan diri di posisi itu. "Kami kan selama ini dihujat, dicaci maki habis-habisan. Tapi, kami ambil hikmahnya saja. Mudah-mudahan sebagai orang terzalimi, semua dosa kami diampuni," tuturnya.

Saat ditanyakan lebih lanjut tentang alasan PKS yang tak kunjung mundur dari koalisi meski berbeda pandangan, Taufik mengatakan, kedua hal itu berbeda. Koalisi, lanjutnya, ada domain presiden. "Jadi, kalau kami dikeluarkan, kami menunggu saja surat itu," ucap Taufik.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menuturkan, partainya menerima informasi bahwa PKS akan disingkirkan dari koalisi. Seorang utusan Istana disebut-sebut sudah menghubungi salah seorang menteri dari PKS. Pesannya, Presiden SBY sudah meneken surat pengeluaran partai itu dari koalisi. Namun, secara tertulis, PKS masih belum menerima surat dari Presiden SBY.

Penyingkiran PKS dari koalisi merupakan dampak dari sikap partai itu yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap PKS ini berbeda dengan pandangan partai-partai koalisi lainnya. Di dalam dua kali rapat Sekretariat Gabungan terakhir, PKS tidak hadir. Bahkan, pada rapat terakhir, PKS sengaja tidak diundang oleh koalisi.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyatakan, seluruh partai koalisi kecewa dengan sikap PKS. Syarief menyatakan bahwa di dalam code of conduct atau kontrak koalisi sudah jelas disebutkan sanksi bagi partai koalisi yang menentang kebijakan pemerintah.