KJRI Jeddah Rusuh, Bukti Pemerintahan SBY Tak Punya Strategi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, dinilai merupakan satu lagi bukti buruknya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penanganan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemberian amnesti kepada TKI dari Pemerintah Arab Saudi gagal dimanfaatkan Pemerintahan SBY.

"Pemerintah SB tidak punya strategi (penanganan TKI)," kecam anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (10/6/2013) pagi. Menurut dia, lagi-lagi kerusuhan yang dipicu frustrasi para TKI pencari visa kerja di Arab Saudi memperlihatkan buruknya kinerja dan koordinasi pemerintahan SBY.

"Kasus overstayer terjadi tiap tahun, mereka sesaki kolong-kolong jembatan," ujar Rieke. Menurut dia, dari tahun ke tahun persoalan yang sama berulang begitu saja.

Ketika Pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan kepada para TKI yang bekerja dengan memanfaatkan celah overstayer maupun kepada mereka yang kabur dari majikannya dengan beragam sebab, lanjut Rieke, Pemerintah SBY tidak memanfaatkannya dengan serius. "Lagi-lagi rakyat yang jadi korban," tuding dia. Padahal, imbuh Rieke, anggaran perlindungan WNI di luar negeri mencapai Rp 1 triliun.

Karenanya, Rieke mendesak Pemerintah SBY melakukan beberapa hal untuk menyikapi kerusuhan yang diwarnai pembakaran KJRI di Jeddah tersebut. Berikut rincian desakan itu:
1. Pemerintah SBY segera lakukan langkah proaktif kepada Pemerintah Kerajaan Saudi agar memberikan perpanjangan waktu amnesti dan tidak mempersulit masalah dokumen warga Indonesia yang menjalani "pemutihan" dokumen (seperti yang dilakukan Pemerintah India dan Filipina).
2. Memberikan izin kepada KBRI/KJRI untuk dapat menerbitkan paspor kepada WNI yang masih ingin bekerja dengan bersyarat (bukan SPLP).
3. Membuka loket pelayanan di wilayah lain selain di KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah.
4. Menyediakan jalur telepon khusus dan prosedur resmi yang diterbitkan KBRI/KJRI berisi langkah-langkah proses amnesti, baik itu yang ingin pulang maupun menetap di Saudi.
5. Melibatkan pihak keamanan Indonesia, baik itu intelijen maupun sejenisnya, untuk mengantisipasi ulah para calo.
6. Menambah personel dengan melibatkan relawan untuk melayani di loket. Juga, menyediakan tenda dan tim medis untuk WNI yang mengurus pemutihan dokumen, mengingat suhu di Arab Saudi saat ini mencapai 45-50 derajat celsius pada siang hari dan 35 derajat celsius pada malam hari.

Sebaliknya, kepada semua pihak terkait masalah ini, termasuk para pekerja Indonesia di luar negeri, Rieke menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi atas persoalan apa pun. "Agar kerusuhan tidak terulang lagi, saya mengajak semua pihak mampu menahan emosi. Tindak kekerasan tidak akan membawa penyelesaian," tegas dia.