Pengunjuk Rasa Bertahan

Istanbul, Kompas - Krisis politik Turki yang diawali gerakan unjuk rasa menentang pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan hingga Minggu (9/6) belum menemukan titik terang meski Erdogan meminta unjuk rasa dihentikan.

Situasi Alun-alun Taksim di pusat kota Istanbul seperti tidak peduli desakan pemerintah. Wartawan Kompas, Musthafa Abd Rahman, dari Istanbul melaporkan, para pengunjuk rasa terus bertahan di Alun-alun Taksim meskipun Erdogan memberi batas waktu kepada mereka agar meninggalkan alun-alun selambat-lambatnya Senin ini. Namun, tidak jelas apa yang akan dilakukan pemerintah jika para demonstran terus bertahan hingga Senin.

Warga Turki dari beberapa arah pada Minggu siang terlihat berduyun-duyun menuju Alun- alun Taksim untuk menggelar unjuk rasa lagi. Unjuk rasa dilakukan setiap hari, mulai petang hingga malam hari.

Sehari sebelumnya, unjuk rasa berlanjut hingga Minggu dini hari. Kelompok perempuan dan pendukung sejumlah klub sepak bola besar di Turki untuk pertama kali ikut serta dalam unjuk rasa yang menuntut pemerintahan Erdogan mundur.

Ratusan pemuda berjubel menunggu kendaraan di sekitar Alun-alun Taksim untuk pulang ke rumah setelah ikut serta berunjuk rasa itu pada dini hari. Sebagian pemuda memilih bertahan di alun-alun dan tidur di kemah-kemah yang didirikan di Taman Gezi, taman di sebelah Alun-alun Taksim yang menjadi titik awal pecahnya unjuk rasa.

Pada Sabtu malam itu, untuk pertama kali, unjuk rasa tidak berakhir bentrok dengan polisi. Aparat keamanan rupanya mengambil pelajaran setelah mendapat banyak kritik karena menggunakan kekuatan berlebihan menghadapi pengunjuk rasa sebelum ini. Bentrok massa dengan aparat sebelumnya telah menyebabkan empat tewas dan ribuan demonstran luka-luka di sejumlah kota di Turki.

Tolak pemilu dini

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki sejak tahun 2002 menolak keras pemilu dini sebagai jalan keluar krisis politik di negara itu. Deputi Ketua AKP Husayin Gilik menegaskan, pemilu lokal dan presiden serta parlemen akan digelar sesuai jadwal.

Pemilu lokal akan digelar pada Maret 2014, disusul pemilu presiden pada Agustus 2014 dan pemilu parlemen Juni 2015.

Penegasan Gilik menanggapi usulan sejumlah partai politik yang meminta pemilu dini sebagai solusi krisis saat ini. Gilik menambahkan, pemerintah akan tetap bekerja normal dan tidak ada sesuatu yang mengharuskan diadakan pemilu dini.

Menurut Gilik, unjuk rasa kini mulai bisa dikontrol serta berjalan ke arah lebih normal dan rasional. Deputi Ketua AKP itu berjanji pemerintah bersedia memenuhi tuntutan pengunjuk rasa yang rasional dan demokratis serta menghormati hukum. ”Pintu dan hati terbuka kepada mereka yang menginginkan buka dialog,” katanya.

Ia juga menegaskan, pemerintah akan menghormati cara hidup rakyat Turki saat ini. Penegasan tersebut secara tidak langsung menanggapi tuduhan para pengunjuk rasa bahwa pemerintah menerapkan kebijakan islamisasi di Turki.

Adapun Erdogan sejak hari Sabtu hingga Minggu kemarin terus mengadakan pertemuan intensif dengan biro politik AKP, membahas krisis politik di Turki saat ini. Para pembantu Erdogan menuduh ada konspirasi yang bertujuan menjatuhkan pemerintah yang sah. Mereka menuduh kelompok pengusaha yang tersingkir pada era pemerintahan Erdogan terlibat dalam konspirasi ini.