Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Rakyat Dipermainkan Mafia Jengkol

Kompas.com - 05/06/2013, 18:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat M Romahurmuzy atau Romy menyesalkan kenaikan harga jengkol dan petai di sejumlah tempat di Tanah Air. Romy menilai ada ulah mafia yang bermain sehingga membuat harga jengkol dan petai melambung drastis.

"Menyedihkan, untuk komoditas makanan, rakyat harus kehilangan kesempatan untuk mengonsumsi. Untuk itu, kenaikan ini harus diusut siapa yang bermain," ujar Romy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Romy menduga ada beberapa penyebab harga jengkol melambung, seperti serangan hama, belum musim panen, hingga aksi para mafia penimbun pangan. "Faktor musim memang ada. Namun, harganya mustinya tidak (melonjak) setinggi ini. Rakyat sepertinya tak henti-henti dipermainkan para mafia penimbun bahan pangan," kata Sekretaris Jenderal PPP ini.

Menurut Romy, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian harus segera mendeteksi penyebab melonjaknya harga jengkol dan petai. Jika ternyata terjadi serangan hama luar biasa, maka pemerintah dapat segera turun tangan menggunakan anggaran pemberantasan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang telah ditetapkan Komisi IV di APBN 2013.

Seperti diketahui, harga jengkol di pasar-pasar tradisional di Jawa mulai merangkak naik. Di Magelang, Jawa Tengah, misalnya, harga jengkol per kilogram bisa Rp 50.000-Rp 60.000. Padahal, harga normalnya hanya Rp 15.000-Rp 20.000.

Tak hanya jengkol, harga petai di Malang, Jawa Timur, juga ikut naik akibat kelangkaan. Harga petai kini bahkan sampai Rp 100.000 per kilogram atau melebihi harga daging ayam Rp 90.000 per kilogram. Akibat fenomena ini, beberapa penjual makanan pun mengeluh karena hal tersebut bisa mempengaruhi kelangsungan bisnisnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com